Beranda blog Halaman 801

Vaksinasi PMK di PPU Butuh Partisipasi Masyarakat

redaksi
-
0
Vaksinasi PMK di PPU Butuh Partisipasi Masyarakat

PPU – Dinas Pertanian (Distan) Penajam Paser Utara (PPU) berharap masyarakat dapat proaktif membantu upaya pemerintah daerah pencegahan penularan penyakit mulut dan kuku (PMK). Salah satunya ialah berpartisipasi dalam program vaksinasi ternak sapi yang berjalan 2023 ini.

Tahun ini, PPU menargetkan vaksinasi terhadap 10.500 ekor sapi ternak. Angka ini meningkat dibandingkan dengan jumlah sapi yang berhasil divaksin pada 2022 lalu.

“Meskipun hingga kini di PPU tidak ditemukan PMK, namun berbagai upaya pencegahan tetap dilakukan,” ujar Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Distan PPU, Arief Murdyatno, Jumat (10/2/2023).

Sebab, sambungnya, selain untuk melindungi sapi milik peternak, sekaligus melindungi konsumen dari ancaman PMK. Arief menjelaskan PMK disebabkan oleh virus tipe A dari family picornaviridae, genus apthovirus.

Sementara, masa inkubasi antara 2-14 hari, yakni masa sejak hewan tertular penyakit sampai timbul gejala penyakit. PMK dapat menyebar cepat mengikuti jalur transportasi daging dan ternak yang terinfeksi.

“Sehingga pihaknya harus melakukan pengetatan terhadap sapi yang didatangkan dari luar daerah, hingga melakukan karantina sebelum sapi didistribusikan ke peternak,” ungkapnya.

Arief menegaskan pihaknya sangat serius dalam mencegah penyebaran PMK ini. Maka dari itu, langkah antisipasi terus dilakukan sejak dini.

“Jangan sampai ada kasus di PPU, karena jika sudah ada kasus PMK, karena akan menimbulkan kerugian sangat besar secara ekonomi. Itu mengakibatkan penurunan berat badan permanen pada hewan ternak sehingga akan merugikan bagi peternak,” jelasnya.

Adapun kegiatan vaksinasi PMK saat ini masih berjalan dengan target 10.500 dosis vaksin. Itu baik vaksin tahap pertama maupun vaksin penguat (booster).

Ia menyebutkan tahun lalu ada 6.783 sapi yang telah divaksin. Sedangkan target tahun ini merupakan lanjutan dari vaksin yang dilakukan hingga Desember 2022 lalu.

“Sehingga tersisa 3.717 sapi lagi yang harus divaksin sekarang,” ujarnya.

Sebanyak 6.783 dosis yang telah disuntikkan tersebut, lanjutnya, terutama sapi yang masuk dalam program prioritas desa korporasi. Yakni untuk lima kelompok ternak yang tersebar pada lima desa di Kecamatan Babulu.

Kemudian untuk ternak di sekitar Babulu yang berada di kandang komunal. Lalu ada sapi yang tersebar pada enam kelompok di tiga desa, yakni Kelompok Tani Lestari di Desa Gunung Intan, Kelompok Tani Sinar Tani yang juga di Desa Gunung Intan.

Selanjutnya, Kelompok Tani Maju di Desa Labangka Barat, Kelompok Ternak Sido Makmur yang juga di Desa Labangka Barat, Kelompok Tani Mugi Rejo Mandiri di Desa Babulu Darat, Kelompok Tani Mugirejo yang juga di Desa Babulu Darat.

Berdasarkan pengalaman vaksinasi PMK tahun lalu, katanya, kendala yang dialami pihaknya di lapangan adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Utamanya dalam mengumpulkan sapi untuk disuntik, mengingat masih banyak warga yang beternak dengan menggembalakan, bukan sistem kandang.

“Secara kontinyu kami tetap melakukan pengamatan dan pengendalian di lapangan. Sementara terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, memperketat kedatangan sapi dari luar, yakni dengan melakukan karantina sampai kondisi sapi dinyatakan aman,” tutup Arief. (SBK)

Pangappura Gelar Peringatan Isra Mi’raj, Dihadiri Ribuan Warga Babulu

redaksi
-
0
Pangappura Gelar Peringatan Isra Mi’raj, Dihadiri Ribuan Warga Babulu

PPU – Paguyuban Ngapak Penajam Paser Utara (Pangappura) menggelar peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah. Bertempat di Desa Rawa Mulya, Kecamatan Babulu, Kamis malam (9/2/2023) pengajian dan penampilan wayang santri dihadiri ribuan warga.

Dalam kegiatan ini, pengajian khusus wayang santri yang dibawakan oleh Kyai Raden Tanjung asal Cilacap dihadirkan. Kemudian acara dilanjutkan dengan penampilan panggung lawak Gareng Cilacap.

“Ini kegiatan rutin Pangappura berkaitan dengan sesi keagamaan. Bertetapat dengan momen Isra Mi’raj, Kami berharap ukhuwah islamiah tetap terjalin dan kerukunan antar warga PPU tetap terjaga,” kata Ketua Pangappura, Haryono Nayadimedja.

Tumpah ruah masyarakat terlihat sepanjang gelaran acara yang dimulai pukul 20.00 Wita hingga usai pukul 2.00 Wita hari esoknya. Antusias mendengar tausiyah seputar kisah turunnya perintah salat bagi umat Islam terlihat jelas. Diselingi gelak tawa mereka yang hadir juga berkali-kali mewarnai.

Tak hanya masyarakat, Sekkab PPU Tohar juga hadir mewakili Pemkab PPU. Pun beberapa wakil rakyat, Ketua DPRD PPU Syahrudin M Noor dan beberapa anggota legislatif, Andi Yusuf, Sariman dan Andi Iskandar Hamala mengikuti kegiatan hinga akhir.

“Melalui peringatan ini, dapat tumbuh dan berkembangnya wawasan, kesalehan dan spritual Kita bertambah,” ujar Tohar.

Senada, Syahrudin juga berharap kegiatan keagamaan yang dibalut dengan kebudayaan yang ada di Indonesia ini merupakan langkah yang patut dilakukan. Adanya kegiatan ini juga sebagai salah satu langkah positif dalam pelestarian dan pembuktian kekayaan keberagaman yang ada di Benuo Taka.

“Kita semua harus mendukung kegiatan seperti ini. Saya berharap paguyuban-pauyuban lain dapat mengikuti apa yang telah dilakukan ini,” ujarnya.

Hal menarik terjadi pula dalam kegiatan ini. Di sela-sela pengajian, kotak sedekah juga berkeliling mendatangi peserta pengajian yang ingin menyumbang.

Di sesi akhir, dana yang terkumpulkan tersebut langsung disumbangkan pada Pesentren Binaul Muhajirin yang ada di Kecamatan Babulu. Salah satu tokoh Pangappuraa, Sungkowo menuturkan adanya bantuan ini juga merupakan salah satu bukti terbangunnya gotong royong dalam masyarakat PPU.

“Tahun ini adalah tahun keempat Pangappura berdiri. Semoga kesolidan terus terbentuk, tidak hanya bagi warga ngapak, Tapi untuk “nyambung balung lan pitulung” seluruh warga PPU untuk berkontribusi dalam membangun PPU,” pungkasnya. (SBK)

Relokasi Pasar Maridan Butuh Rp 5 M

redaksi
-
0
Relokasi Pasar Maridan Butuh Rp 5 M

PPU – Nasib korban kebakaran pasar di Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku, kini mulai mendapatkan kejelasan.

Dalam waktu dekat, dipastikan ratusan pedagang bakal direlokasi ke wilayah yang baru. Proses relokasi ini mulai masuk tahapan studi kelayakan atau Feasibility Study (FS).

“Perkembangan relokasi pasar dan permukiman sejauh ini sudah mulai masuk dalam tahapan studi kelayakan atau FS,” kata Lurah Maridan, Azanata Darussalam, Kamis (9/2/2023).

Dari tahapan studi kelayakan ini terungkap terdapat 5 titik yang diusulkan untuk relokasi. Kelimanya dinilai representatif sebagai pusat jual-beli masyarakat di sana.

“Sejauh ini FS yang diusahakan untuk lokasi relokasi ada 5 lokasi, tinggal tunggu saja hasilnya,” sebutnya.

Nata, sapaan akrabnya, menguraikan ada 41 bangunan terdiri dari hunian atau kios pedagang terdampak pada kebakaran pada tahun lalu. Maka sejumlah itu pula yang akan dipindahkan ke tempat baru.

Guna keperluan relokasi, diperkirakan kebutuhan anggaran diusulkan sebesar Rp 4 miliar. Pihaknya saat ini tengah berkordinasi dengan pihak terkait, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) PPU serta Dinas KUKM Perindag PPU.

Pun komunikasi rutin ke berbagai pihak terkati keperluan anggaran untuk relokasi mulai dari pembebasan lahan hingga pembangunan bangunan terus dilakukan.

“Untuk kebutuhan anggaran diperkirakan saja hitungan tidak lebih dari Rp 4 miliar itu. Rp 3 miliar untuk bangunan dan Rp 1 miliar untuk pembebasan lahannya,” tutup Nata. (SBK)

Babulu Butuh Penguatan Sektor Ketahanan Pangan Jelang IKN

redaksi
-
0
Babulu Butuh Penguatan Sektor Ketahanan Pangan Jelang IKN

PPU – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Babulu digelar. Dalam kesempatan ini, aspirasi pembangunan yang diungkapkan seputar penguatan data saing dalam hal ketahanan pangan.

Dalam kegiatan ini, masyarakat berharap beberapa aspirasi penting dan strategis bagi kemajuan daerah, khususnya di Babulu dapat terakomodir.

Camat Babulu, Muhammad Nadir meyakini beberapa masukan yang diberikan tidak hanya menjadi catatan Pemkab PPU.

“Pelaksanaan musrenbang kecamatan Babulu dimaksudkan untuk memfasilitasi menyampaikan aspirasi masyarakat wilayah Kecamatan Babulu selanjutnya untuk di tingkat kabupaten. Fokusnya adalah menyusun perencanaan skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024 mendatang. Sedangkan sasaran pelaksanaan musrenbang adalah hasil musrenbang di tingkat desa yang ada di Kecamatan Babulu,” katanya, Kamis (9/2/2023).

Adapun pembangunan yang saat ini perlu diprioritaskan ialah peningkatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan mutu pendidikan. Kemudian juga diperlukan adanya peningkatan upaya pelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana.

Selain itu, yang utama ialah peningkatan daya saing daerah dengan fokus peningkatan pertanian dan ketahanan pangan. Sejalan dengan peningkatan aksebilitas dengan peningkatan insfrastruktur khususnya wilayah pedesaan.

“Terkait dengan hal tersebut maka masukan semua unsur sangat saya harapkan sehingga musrenbang kecamatan Babulu pada hari ini menjadi lebih bermakna dan bermanfaat,” kata Nadir.

Dalam kegiatan ini turut dihadiri Bupati PPU Hamdam Pongrewa, Ketua DPRD PPU, Syahruddin M Noor, Ketua TP PKK PPU, Satriyani Sirajuddin Hamdam, unsur Muspika, kepala desa, kepala sekolah, ormas, tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Hamdam menuturkan musrenbang ini dimaksudkan dalam rangka mempertemukan apa yang menjadi keinginan pemerintah dan kebijakan daerah. Tetapi tentu semua keinginan masyarakat kecamatan belum tentu telah sesuai dengan kebutuhannya.

“Melalui musrenbang ini kita harapkan segala keinginan masyarakat dapat terjawab. Ke depan tentulah kita harus bahu membahu untuk memberikan dukungan dan kekuatan terhadap kemajuan kecamatan dan seluruh desa yang ada khususnya di Babulu ini,” katanya.

Dengan adanya kegiatan ini pula, masyarakat dapat mempertanyakan kepada pemerintah daerah tentang hal-hal pembangunan daerah dan terkait apa yang akan dilakukan ke depannya. Kemudian OPD secara langsung dapat memberikan penjelasan terkait itu.

“Makanya dalam diskusi ini saya minta agar berikan waktu yang cukup kepada masyarakat, tokoh masyarakat, kepala desa dan lainnya untuk menyampaikan aspirasinya. Jangan justru kita SKPD yang bertanya seperti yang terjadi pada musrenbang di kecamatan waru kemarin. Ya mungkin karena musrenbang ini waktunya cukup lama jadi kita lupa konsepnya,” bebernya.

Lebih lanjut, melalui musrenbang hari ini diharapkan pihak-pihak terkait mulai menyusun program-program. Memberikan masukan dalam rangka merubah cara pandang bahwa PPU dalam waktu dekat akan menjadi serambi Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kita berharap PPU harus bisa disebut dengan kata Serambi Nusantara, bukan hanya penyangga. Kita harus proaktif memperjuangkan itu dan menyusun prohgram-program yang orientasinya ke sana,“ tutup Hamdam. (SBK)

Songsong IKN, Hipmi PPU Motivasi Pelajar Berwirausaha

redaksi
-
0
Songsong IKN, Hipmi PPU Motivasi Pelajar Berwirausaha

PPU – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Penajam Paser Utara (PPU) motivasi siswa dengan pengetahuan berwirausaha. Para pelajar diajak untuk berani memulai membuka usaha, dengan memanfaatkan media sosial.

Ketua BPC Hipmi PPU, Syahid Hasan menuturkan peluang usaha di daerah asal Ibu Kota Nusantara (IKN) saat ini sudah terbuka luas. Tentu dalam langkah tepat, menurutnya, dimulai dari generasi muda.

“Kami dorong generasi muda manfaatkan peluang pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara,” ujarnya usai memberikan materi motivasi berwirausaha di SMA N 1 Penajam, Rabu, (8/2/2023).

Ia menekankan kepada siswa-siswi untuk menumbuhkan rasa kewirausahaan seperti menargetkan tujuan hidup, bisa melihat peluang atau opportunity. Ini sebagai bekal para pelajar dalam menghadapi pemindahan IKN ke Kaltim.

“Semangat kewirausahaan harus tumbuh dalam diri kita, dari usia muda. Untuk paling mendasar adalah berani mencoba. Tentu ini menjadi peluang kita untuk bisa berkontribusi dalam pemindahan IKN,” tegasnya.

Hasan juga mengajak siswa-siswi di SMA Negeri 1 PPU untuk dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan memiliki jiwa semangat, kreatif, serta inovatif menghadapi era digital. Salah satu yang bisa dilakukan ialah dengan memanfaatkan media sosial serta marketplace atau toko online untuk digunakan sebagai wadah berwirausaha.

“Saat ini di era digital, seperti sosial media atau marketplace dapat dimanfaatkan secara gratis untuk berjualan,” pungkasnya. (SBK)

KPU Kukar Mulai Verfak 20 Bakal Calon DPD RI

redaksi
-
0
KPU Kukar Mulai Verfak 20 Bakal Calon DPD RI

KUKAR – Komisi Pemilihan Umum Kutai Kartanegara (KPU Kukar), mulai melakukan tahapan verifikasi faktual (verfak), untuk dukungan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Kalimantan Timur (DPD Kaltim). Tahapan verfak dilaksanakan selama 3 pekan kedepan, mulai tanggal 6-26 Februari 2023.

Dijelaskan oleh Komisioner KPU Kukar, Mochammad Amin, bahwa dalam tahapan verfak, KPU Kukar akan mengambil sampel sebanyak 2.900 dukungan. Dari total 20 bakal calon anggota DPD RI Dapil Kaltim.

Mekanisme verfak sendiri, dilakukan dengan cara menemui langsung pendukung yang bersangkutan di kediamannya, atau ditempat yang telah disepakati. Untuk menanyakan secara langsung perihal dukungan yang bersangkutan terhadap bakal calon yang bersangkutan.

Apabila tidak dapat ditemui, tim penghubung atau LO dari bakal calon bisa mengumpulkan para pendukung yang harus diverfak di kantor Panitia Pemungutan Suara (PPS), atau di tempat yang telah disepakati bersama.

Jika mekanisme ini masih tidak memungkinkan, maka tahap verfak bisa dilakukan melalui video call atau video conference. Dan cara terakhir, LO diminta untuk dapat menyerahkan rekaman video dukungan dari para pendukung yang menjadi sampel.

“Nah, nanti kalau yang bersangkutan menyatakan tidak mendukung maka otomatis dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat, namanya juga verfak ya sesuai dengan kondisi di lapangan,” jelas Amin, Rabu (8/2/2023).

Akan tetapi Amin menambahkan, apabila dari sekian banyak mekanisme yang ada ini, masih terdapat sampel yang tidak dapat ditemui. Maka pada tahap verfak ini dukungannya akan dinyatakan belum memenuhi syarat, dan akan kembali diverfak. Pada tahapan verfak perbaikan yang akan diselenggarakan pada 2-11 Maret mendatang.

Seperti diketahui, syarat minimal bagi bakal calon anggota DPD RI, yang dinyatakan memenuhi syarat menjadi calon sebanyak 2000 dukungan. Sehingga Amin menjelaskan dalam verfak ini sendiri, secara persentase pemenuhan syarat dukungan menjadi calon anggota DPD menjadi bervariasi. Tergantung dengan jumlah dukungan yang disertakan, dan dinyatakan memenuhi syarat pada saat verifikasi administrasi (vermin).

“Logikanya gini, kalau yang bersangkutan itu menyertakan dukungan hanya 2000 pas, maka satu orang saja diverfak dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Maka bakal calonnya akan dinyatakan tidak lolos, lain halnya jika yang bersangkutan menyertakan dukungan sebanyak 3000 dukungan, maka peluang untuk lolosnya akan lebih besar,” tambahnya.

Verfak kali ini sendiri, akan menerapkan metode sampling Cresci Morgan, dimana pelaksana verfak sendiri akan dilakukan oleh PPS di masing-masing kelurahan ataupun desa. Amin menyebutkan, bahwa di Kukar sendiri akan memverifikasi dukungan dari seluruh bakal calon yang ada. Karena memang syarat persebaran dukungan dari bakal calon anggota DPD RI, minimal tersebar di 50 persen dari jumlah kabupaten kota yang ada. Sehingga rata-rata persebaran dukungan ini merata diseluruh kabupaten dan kota di Kaltim.

Amin sendiri berharap, verfak kali ini bisa berjalan dengan kondusif dan seluruh tim penghubung atau LO dari masing-masing bakal calon, dapat berperan aktif dalam membantu proses verifikasi.

“Karena biasnya dari sekian metode yang ada itu kami kesulitan menemukan pendukung, jadi memerlukan keaktifan tim penghubung. Nah kalau penghubungnya tidak aktif kita mau komunikasi ke siapa ini untuk menghadirkan. Karena kita kan tidak punya kontaknya,” pungkas Amin. (TABS)

Tahun ini Ada Program Varmas di PPU

redaksi
-
0
Tahun ini Ada Program Varmas di PPU

PPU – Untuk pengendalian dan pencegahan virus rabies, Penajam Paser Utara (PPU) kebagian 800 dosis vaksin. Pelaksanaan penyuntikan pada hewan akan mulai dilaksanakan pada pertengahan 2023 ini.

Dinas Pertanian (Distan) PPU merencanakan pelaksanaan vaksinasi rabies massal (varmas). Untuk menyelenggarakan itu, sejatinya untuk tahun ini diusulkan sebanyak 1.000 vaksin.

“Tahun ini Kami mendapat distribusi vaksin rabies dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim sebanyak 800 dosis, dari total target 1.000 dosis,” ujar Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Distan PPU, Arief Murdyatno, Rabu (8/2/2023).

Program pengendalian dan pencegahan penyakit rabies di Benuo Taka memang rutin dilakukan setiap tahun. Sebab rabies merupakan penyakit zoonosis yang dampaknya bisa membahayakan kesehatan manusia.

Sampai dengan tahun ini di PPU masih terkendali berkat berbagai upaya yang dilakukan seperti vaksinasi, eliminasi, pengendalian populasi hewan pembawa rabies, edukasi dan pembinaan kepada masyarakat. Meski jumlah kasus yang terjadi sangat minim, namum pelaksanaan pencegahan tetap harus dilakukan rutin.

“Beberapa tahun terakhir tidak ada laporan kasus gigitan hewan yang terjangkit rabies. Kasus gigitan terlapor terakhir pada tahun 2017, kemudian langsung dilakukan observasi dan bekerja sama dengan pihak terkiat,” terangnya.

Pihaknya melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada publik baik masyarakat di daerah tertentu, komunitas penyayang hewan maupun pegawai pemerintah daerah. Arief menyebutkan sosialisasi dan edukasi ini merupakan langkah yang paling ampuh dalam hal pencegahan.

“Edukasi dan pembinaan yang dilakukan adalah terkait bahaya rabies dan pentingnya menjaga hewan kesayangan warga agar tidak terinfeksi virus rabies, yakni dengan melakukan vaksinasi secara rutin dan berkala,” jelas Arief.

Lebih lanjut, varmas akan menyasar hewan pembawa rabies seperti anjing, kucing, dan kera. Pelaksanaan varmas diperkirakan akan mulai antara Juli hingga Agustus mendatang. Namun program vaksinasi reguler di luar jadwal varmas tetap ada.

“Bisa dilayani selama persediaan vaksin masih ada, meski ada pula yang melaksanakan vaksinasi pada klinik atau praktik dokter hewan,” sebutnya.

Adapun dalam pelaksanaan varmas, Distan PPU bekerjsama dengan Dinas Kesehatan (Diskes) PPU dan rumah sakit. Hal ini untuk memastikan bahwa pasien mendapat vaksin anti rabies (VAR) atau serum anti-rabies (SAR) membangkitkan sistem kekebalan tubuh terhadap virus rabies dan antibodi terbentuk.

“VAR atau SAR ini juga diperuntukkan bagi petugas lapangan, sebagai tim vaksinator untuk memperkecil risiko selama mereka bertugas melaksanakan vaksinasi rabies pada hewan pembawa rabies,” tutup Arief. (ADV/SBK)

Proses Pengisian 10 Jabatan Kosong Dimulai Maret Mendatang

redaksi
-
0
Proses Pengisian 10 Jabatan Kosong Dimulai Maret Mendatang

PPU – Ada sekira 10 jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) di lingkungan Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) yang masih kosong hingga kini. Bupati PPU, Hamdam Pongrewa mengungkapkan pengisian pejabat definitif di berbagai OPD itu akan dilakukan dalam waktu dekat.

Awal Januari lalu, Pemkab PPU baru saja melakukan mutasi jabatan sekira 162 pegawai. Namun rotasi pertama yang dilakukan Hamdam semenjak definitif ini belum mengakomodir posisi yang kosong. “Ya, masih ada beberapa jabatan kepala yang masih kosong,” ujarnya, Rabu (8/2/2023).

Proses pengisian jabatan, lanjut Hamdam, akan dilakukan dengan proses lelang terbuka. Proses job fit posisi eselon II itu akan dilakukan sekira Maret nanti.

“Panitia seleksi lelang jabatan sudah dibentuk, dan pendaftaran akan dibuka setelah ada rekomendasi dari KASN (Komite Aparatur Silil Negara,” sebutnya. “Pengisian jabatan eselon II yang kosong ini harus segera dilakukan agar kinerja OPD lebih maksimal,” tutup Hamdam.

Berdasarkan catatan Media Kaltim, berikut beberapa jabatan yang kosong :

  1. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
  2. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
  3. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan
  4. Sekretaris Inspektorat
  5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip)
  6. Kepala Dinas Permukiman dan Pertanahan (Disperkim)
  7. Kepala Dinas Kependududkan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
  8. Kepala Satpol-PP
  9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
  10. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). (SBK)

Antisipasi Konflik Antar Warga, Polres PPU Dorong Pemerintah Daerah Terbitkan Perda Penertiban Hewan Ternak

redaksi
-
0
Antisipasi Konflik Antar Warga, Polres PPU Dorong Pemerintah Daerah Terbitkan Perda Penertiban Hewan Ternak

PPU – Kepolisian Resor (Polres) Penajam Paser Utara (PPU) mendorong adanya kebijakan penertiban hewan ternak sekelas peraturan daerah (perda) di wilayahnya. Hal ini untuk meminimalisir potensi konflik di masyarakat terkait hewan ternak.

Baru-baru ini masyarakat digegerkan dengan adanya kasus kehilangan ternak sapi. Tak tanggung-tanggung, 11 ekor sapi langsung raib dieksekusi komplotan pencuri.

Beruntung saat ini komplotan telah dibekuk. Kapolres PPU, AKBP Hendrik Eka Bahalwan berharap peristiwa ini menjadi pelajaran untuk semua pihak. Khususnya masyarakat dalam memelihara hewan ternaknya.

“Ini juga sekaligus menjadi imbauan untuk masyarakat luas PPU, kalau memiliki hewan ternak, tolong hewan ternaknya dijaga, dibuatkan kandang, jangan dilepasliarkan,” jelasnya, Rabu, (8/2/2023).

Seperti diketahui, mayoritas masyarakat PPU merupakan petani, berkebun, nelayan dan peternak. Jadi jumlah warga yang memiliki hewan ternak seperti ayam, kambing dan sapi memang banyak.

Namun kebiasaan dalam memelihara, utamanya sapi, masih dengan sistem lama. Jadi tidak semua peternak memiliki kandang representatif yang aman. Kebanyakan justru dibiarkan terikat di padang rumput, atau bahkan dilepas begitu saja.

“Dulu juga ada kejadian, Kami pernah menangani permasalahan hewan ternak yang masuk lahan orang. Ternak memakan tanaman padi orang lain. Lalu terjadi konflik antar pemilik sapi dan pemilik sawah. Itu juga problem,” bebernya.

Jadi hal semacam itu, sambung Hendrik yang perlu menjadi perhatian warga. Ia juga mendorong pemerntah daerah, baik Pemkab PPU maupun DPRD PPU dapat memberikan perhatian terhadap isu ini.

“Mari jadikan ini momentum, karena di PPU ini masih belum memiliki Perda tentang penertiban hewan ternak,” tandasnya.

Selain sebagai untuk melindungi masyarakat, regulasi ini sejatinya juga perlu diterbitkan segera. Mengingat PPU sebagai penyangga pangan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang mana semua urusan memang haruslah diatur dengan optimal.

“PPU sebagai daerah asal IKN, ayo mulai berbenah secara administrasi, berbenah juga secara aturan,” sambungnya.

Sehingga hewan ternak yang dimiliki masyarakat juga tidak hanya diwajibkan diatur. Namun juga mendapatkan prioritas dalam program vaksinasi, bimbingan konsultasi dan sebagainya.

“Semoga ini direspons oleh para pimpinan Kita untuk cepat menerbitkan peraturan daerah soal penertiban hewan ternak,” tuntasnya. (SBK)

Kolaborasi DLH PPU-PHKT Bantu Kelola Sampah di TPA Buluminung

redaksi
-
0
Kolaborasi DLH PPU-PHKT Bantu Kelola Sampah di TPA Buluminung

PPU – Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) membantu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Penajam Paser Utara (PPU) dalam pengelolaan sampah di daerah. Adanya bantuan ini tentunya meringankan pekerjaan pengelolaan sampah yang tidak bisa ditunda.

Kepala DLH PPU, Tita Deritayati mengungkapkan bantuan tersebut dalam bentuk dana sewa alat berat untuk pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan AKhir (TPA) Buluminung. Tentu hal ini sangat membantu pihaknya dalam melakukan penanganan sampah di sana.

“Alat berat DLH untuk pengelolaan TPA sudah tidak bisa digunakan lagi. Sehingga kesulitan dalam melakukan proses pemadatan sampah dan pengurukan sampah,” ujar dia, Selasa (7/2/2023).

Dalam melakukan berbagai proses itu selama ini memang membutuhkan tenaga alat berat. Mengingat timbunan sampah di TPA milik Pemkab PPU ini mencapai puluhan ton per hari.

“Itu memerlukan alat berat. Jadi kalau tidak ada alat beratnya, tentu menjadi masalah,” imbuh Tita.

Pihaknya sendiri sebenarnya tahun ini sudah bisa mengadakan alat baru milik pemerintah. Namun dalam prosesnya tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sementara, pengelolaan sampah dengan alat berat berjenis ekskavator ini tidak bisa ditunda. Dalam pengadaan alat berat sendiri, DLH PPU mengalokasikan anggaran sekira Rp, 1,2 miliar untuk 1 ekskavator.

“Nah, tahun ini baru ada pengadaan alat berat, dan proses pengadaannya memerlukan waktu. Jadi pihak PHKT inisiatif membantu untuk sewa alat berat selama 2 bulan. Kalau memberikan alat, mahal, mereka juga belum siap,” jelas dia.

Jadi, sambil menunggu pengadaan alat berat itu, Tita sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan PHKT. Adapun bantuan sewa alat berat ini sudah berjalan sejak Januari lalu. Dia berharap proses pengadaan alat berat baru DLH PPU telah selesai dalam jangka itu.

“Ke depan, Kami juga mengajukan pengadaan alat berat ke Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat. Karena idealnya dalam pengelolalan TPA minimal ada 2 alat berat lagi, dozer dan bulldozer,” pungkas dia. (ADV/SBK)

1...800801802...854Halaman 801 dari 854