PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Rapat evaluasi tersebut dipimpin langsung Sekretaris Daerah PPU, Tohar, di Ruang Rapat Bupati PPU Kilometer 09 Nipah-nipah, Senin (18/5/2026), dan dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah, DPRD, BPJS Kesehatan, hingga kepala puskesmas se-PPU.
Dalam rapat itu, Tohar menegaskan pentingnya evaluasi rutin terhadap pelaksanaan JKN agar berbagai persoalan pelayanan kesehatan dapat segera ditangani.
“Program JKN ini menyangkut perlindungan dasar masyarakat di bidang kesehatan. Karena itu evaluasi harus terus dilakukan agar persoalan pelayanan bisa segera diperbaiki tanpa harus menunggu menjadi keluhan besar di masyarakat,” kata Tohar.
Menurutnya, evaluasi berkala diperlukan untuk mengetahui langsung berbagai kendala di lapangan, mulai dari kepesertaan BPJS, pelayanan rumah sakit dan puskesmas, hingga kualitas layanan tenaga kesehatan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, serta fasilitas layanan kesehatan demi meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Tohar turut menyoroti kedisiplinan tenaga medis, khususnya dokter organik di Rumah Sakit Ratu Aji Putri Botung (RAPB), agar tetap mengutamakan pelayanan di rumah sakit milik pemerintah daerah.
“Dokter organik harus memprioritaskan jam kerja dan pelayanan di rumah sakit daerah. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu,” tegasnya.
Selain itu, manajemen RSUD RAPB juga diminta terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.
Tohar berharap hasil monitoring dan evaluasi JKN tersebut dapat menjadi dasar perbaikan sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten PPU, baik dari sisi pembiayaan, kepesertaan, infrastruktur kesehatan, maupun ketersediaan tenaga medis.
Rapat tersebut turut dihadiri Asisten I Pemkab PPU Nicko Herlambang, anggota DPRD PPU, Kepala BPKAD, Plt Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Disnaker, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Balikpapan, kepala UPT puskesmas se-PPU, serta OPD terkait lainnya.
“Hasil evaluasi ini akan terus ditindaklanjuti melalui rapat berkala setiap tiga bulan agar peningkatan pelayanan kesehatan benar-benar berjalan optimal,” ujarnya.
Penyunting: Robbi Lalat
