SAMARINDA – Puluhan organisasi masyarakat yang tergabung dalam Forum Aksi (Fraksi) Kalimantan Timur kembali turun ke jalan menuntut pemerintah pusat menghentikan pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP/TKD) serta meninjau ulang kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kalimantan Timur.
Aksi lanjutan ini digelar di Teras Samarinda, tepat di depan Kantor Gubernur Kaltim, Minggu (9/11/2025). Aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari demonstrasi sebelumnya pada 16 Oktober 2025, yang belum direspons oleh pemerintah pusat.
Fraksi Kaltim terdiri dari berbagai elemen masyarakat, di antaranya LPADKT, KNPI Kaltim, KNPI Samarinda, LMP, DAKUBA, FKPPI, Gepak Kuning, DAD, Gerdayak, mahasiswa, kepala adat Pampang, kepala adat Bentian, kepala adat Isen Mulang, hingga Asosiasi Pendeta. Mereka menegaskan gerakan ini mewakili suara lintas suku dan kelompok di Kalimantan Timur.
Ketua Fraksi Kaltim Vendy Meru mengatakan aksi kali ini dilakukan karena pemerintah tidak memberikan tanggapan memadai terhadap tuntutan yang telah disampaikan sebelumnya.
“Sampai hari ini kami belum mendapat tanggapan positif. Gerakan ini adalah bentuk keseriusan kami menolak kebijakan pemangkasan dana bagi hasil oleh pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan. Kami merasa diperlakukan tidak adil,” ujar Vendy.
Menurut Vendy, Kalimantan Timur selama puluhan tahun menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar negara, terutama dari sektor batu bara dan migas. Pada tahun 2024 saja, kata dia, setoran ke negara mencapai lebih dari Rp800 triliun.
Namun, kesejahteraan masyarakat dan kondisi infrastruktur di Kaltim dinilai tidak sebanding dengan kontribusi tersebut. Ia menyoroti kondisi Bandara APT Pranoto yang disebut “bertaraf internasional tetapi rumputnya setinggi 50–60 cm”, serta jalan menuju bandara dan jalan tol yang rusak.
“Ini perlakuan yang tidak adil. Kami bukan anti pemerintah, kami hanya ingin Kaltim diperhatikan. Masyarakat di sini masih jauh dari sejahtera,” tegasnya.
Vendy juga memastikan aksi ini tidak memiliki afiliasi politik atau kepentingan kelompok tertentu.
“Kaltim punya 27 suku. Gerakan ini murni menyampaikan aspirasi rakyat. Tidak ada kepentingan politik, agama, atau ormas,” katanya.
Ia turut menyinggung kondisi anggaran Pemprov Kaltim yang dinilai semakin sempit akibat kebijakan pusat.
“Gubernur yang kita pilih pun tidak bisa bekerja maksimal jika anggarannya dipangkas. Bagaimana mau menjalankan program kalau uangnya tidak ada?” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, Fraksi Kaltim juga membuka kemungkinan menutup akses transportasi batu bara di Sungai Mahakam dan jalur lain di Kaltim jika pemerintah pusat tidak segera merespons tuntutan mereka.
“Sungai Mahakam adalah urat nadi transportasi batu bara. Kalau tidak ada jawaban dari pusat, suka tidak suka, pelampung ini akan masuk ke Sungai Mahakam. Pengiriman batu bara tidak boleh keluar,” ancamnya.
Vendy menegaskan pihaknya tidak mencari konflik, namun jika suara masyarakat terus diabaikan, langkah-langkah tegas akan diambil.
“Kami hanya ingin perlakuan adil. Titik,” tandasnya.Penulis: Hanafi
Editor: Nicha R
