PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mendorong percepatan pembangunan daerah dengan memperkuat sinergi bersama pemerintah pusat. Salah satunya melalui audiensi Bupati PPU, Mudyat Noor, dengan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Wida Nurfaida. Dalam pertemuan itu, Mudyat Noor memaparkan sejumlah program prioritas yang sangat dibutuhkan masyarakat, sekaligus menyampaikan kendala penyelesaian infrastruktur dasar yang dihadapi Pemkab PPU.
Sebelumnya, Pemkab PPU juga telah melakukan koordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Timur untuk menyelaraskan program daerah dengan kondisi infrastruktur di lapangan.
Menurut Mudyat, usulan prioritas yang disampaikan meliputi pembangunan, pelebaran, dan perbaikan ruas jalan di PPU. Mobilitas kendaraan yang semakin tinggi, terutama dengan adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), membuat kebutuhan ini semakin mendesak.
“Persoalan jalan ini sangat penting dan menjadi perhatian bersama. Banyak ruas jalan yang rusak atau sempit sehingga kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas, baik bagi masyarakat maupun pengguna jalan lainnya,” ujar Mudyat.
Tak hanya jalan poros utama, ia juga menekankan pentingnya akses penghubung antarwilayah. Percepatan pembangunan Jembatan Sungai Riko, akses jalan pertanian dan perkebunan, serta jalur alternatif menjadi perhatian karena saat ini PPU hanya bergantung pada satu jalur utama.
Selain itu, Mudyat menggarisbawahi kebutuhan infrastruktur pendukung sektor pertanian. Ia menyebut pembangunan embung, irigasi, hingga Bendung Lawe-Lawe penting untuk menunjang produktivitas pangan, sekaligus memenuhi kebutuhan air baku masyarakat yang hingga kini belum sepenuhnya terpenuhi.
Menurut Mudyat, dukungan lintas kementerian juga diperlukan dalam hal pengelolaan lingkungan. Pemkab PPU pun mengusulkan pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) sebagai langkah antisipasi peningkatan volume sampah di masa mendatang, terlebih dengan adanya kawasan IKN.
“PPU adalah pintu gerbang IKN. Karena itu, pembangunan di wilayah ini harus selaras, tidak boleh tertinggal atau mengalami kesenjangan. Selain kesiapan sumber daya manusia, pemerataan pembangunan infrastruktur juga menjadi peran utama,” tegasnya.
Sekjen Kementerian PUPR, Wida Nurfaida, menyambut positif usulan yang disampaikan Pemkab PPU. Ia menegaskan kementerian akan menindaklanjuti masukan tersebut bersama unit teknis di tingkat balai wilayah, baik bidang jalan maupun sumber daya air.
Ia juga mengingatkan agar Pemkab PPU menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap untuk memudahkan sinkronisasi program pembangunan daerah dengan program nasional, khususnya di kawasan IKN Nusantara.
“Sejumlah program yang disampaikan akan menjadi catatan bersama dan akan ditindaklanjuti bersama bidang teknis terkait, termasuk melibatkan Balai Jalan maupun Balai Sungai di Kalimantan Timur, agar program pembangunan berkelanjutan dapat terakselerasi,” tutupnya.
Penyunting: Robbi Lalat
