Penajam Paser Utara – Penguatan kemandirian fiskal daerah menjadi isu utama yang dibahas dalam Forum Dialog Otonomi Daerah pada rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (2/7/2026).
Forum yang dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto itu mengangkat tema “Penguatan Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi Sumber Pendapatan Daerah”. Sejumlah bupati dari berbagai daerah hadir untuk membahas strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai upaya memperkuat kapasitas fiskal pemerintah kabupaten.
Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor mengatakan forum tersebut menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk bertukar pengalaman dan praktik terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, kolaborasi antardaerah diperlukan agar pemerintah kabupaten mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Sinergi yang terjalin diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Kabupaten Penajam Paser Utara sekaligus mendukung percepatan pembangunan nasional,” ujar Mudyat.
Ia menilai keikutsertaan Pemkab PPU dalam forum APKASI merupakan bagian dari komitmen memperkuat kerja sama antardaerah, termasuk dalam upaya meningkatkan daya saing dan mendorong pemerataan pembangunan.
Forum Dialog Otonomi Daerah menjadi salah satu agenda utama dalam peringatan HUT ke-26 APKASI. Melalui forum tersebut, pemerintah kabupaten diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dan menghasilkan berbagai rekomendasi untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa penguatan otonomi daerah harus dibarengi dengan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal.
“Kepala daerah harus mampu menggali dan mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah, membangun branding daerah yang kuat, serta menghadirkan berbagai inovasi yang mampu menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi mengatakan organisasi tersebut menjadi wadah bagi pemerintah kabupaten untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi daerah, termasuk dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pelayanan publik.
“Khususnya dalam upaya meningkatkan pembangunan dan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Penyunting: Robbi Lalat
