NUSANTARA – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, secara langsung menyampaikan keluhan soal terbatasnya akses menuju Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang digelar di ruang rapat Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Senin (28/7/2025).
Dalam pertemuan itu, Rudy menyoroti kondisi sungai Mahakam bagian hulu yang semakin mengering, padahal jalur air adalah satu-satunya akses utama masyarakat Mahulu saat ini.
“Akses masyarakat dari dan ke sana satu-satunya lewat jalur air. Lewat udara belum ada bandaranya, lewat darat tidak ada jalannya. Saat ini hal itu menjadi kendala,” terang politisi Golkar itu.
Ia juga mengungkap Pemerintah Provinsi Kaltim ingin membantu pembangunan infrastruktur Mahulu, namun terkendala pada mekanisme pendanaan yang bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Itu juga kendalanya, Pak. Kami ingin bantu pembangunannya. Tapi, penanganannya biayanya dari APBN. Nah, bagaimana ini?,” ungkapnya.
Rudy menjelaskan, beberapa ruas jalan darat menuju Mahulu dalam kondisi rusak parah. Jalan menuju Ujoh Bilang, ibu kota Mahulu, sepanjang 100,28 kilometer, serta jalan menuju Long Pahangai sepanjang 83 kilometer, mengalami longsor dan tertutup material. Sementara jalur air, juga mengalami kendala.
“Jadi orang nggak bisa lewat. Saya susah berkata-kata ini, Pak,” ucapnya.
“Ini lho wujudnya Indonesia hari ini. Wujudnya Kaltim hari ini yang kontribusinya ke APBN minimum Rp700 triliun setiap tahun. Rata-rata Rp800 sampai Rp900 triliun setahun. 80 tahun Indonesia Merdeka sudah, Pak,” tegasnya.
Bahkan, kata Rudy, jika sudah banjir, ketinggian air sampai setinggi atap rumah di Mahulu.
“Ini akan jadi isu nasional ini. Jangan hasilnya saja terus diambil. Terus persoalan sulitnya akses ini tidak diperhatikan. Ini tentu jadi persoalan. Nah, kami minta solusi penanganan di sini kepada Kementerian PU, dan bapak ibu dari Komisi V DPR,” sebut Rudy.
Menanggapi hal itu, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono atau akrab disapa Yongki, menyatakan pihaknya memerlukan data teknis dan ruas jalan yang lebih spesifik untuk bisa ditindaklanjuti. Mengingat pihaknya juga sedang menindaklanjuti program Inpres Jalan Daerah.
“Yang disampaikan Pak Gubernur tadi jalan non Nasional. Apakah itu jalan provinsi, jalan kabupaten atau jalan non status. Mumpung kami lagi menindaklanjuti program Inpres Jalan Daerah, kita bisa usulkan ke sana, Pak. Mumpung kami komplit di sini. Sampaikan spesifik ruas-ruasnya, dan nanti kami bisa menaggapi secara khusus. Apakah bisa ditindaklanjuti tahun ini, atau di tahun depan. Mudah-mudahan bisa tahun ini, Pak. Sejauh dari lahannya sudah siap, desainnya ada, dan dari lingkungan tidak ada masalah,” tandas Yongki.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) resmi menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kecamatan Long Apari, menyusul kondisi cuaca ekstrem yang berdampak pada ribuan warga di wilayah perbatasan.
Penetapan ini diumumkan dalam Rapat Koordinasi Multisektor yang digelar daring melalui Zoom Meeting pada Jumat malam (25/7/2025), dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Mahakam Ulu, Yohanes Avun.
Wabup juga meminta Dinas PU segera memperbaiki ruas jalan Long Pahangai–Long Apari yang rusak dan pemanfaatannya sangat krusial.
Dampak kekeringan mulai dirasakan sejak 23 Juli 2025 di beberapa kampung, yakni Long Apari, Noha Tivab, dan Noha Silat. Sebanyak 569 jiwa terdampak langsung, dengan lonjakan harga kebutuhan pokok yang mengkhawatirkan: beras 25 kg tembus Rp 1 juta, dan gas Elpiji 12 kg mencapai Rp 800 ribu per tabung.
Pewarta : Riski Maulana
Editor : Nicha R
