Penajam Paser Utara – Di tengah menguatnya wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD, Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU) dari Fraksi PKS, Thohiron menegaskan sikap berbeda. Ia menilai pemilihan langsung oleh masyarakat tetap menjadi pilihan paling tepat, dengan catatan sistem dan implementasinya harus diperbaiki, bukan justru diubah secara fundamental.
Ia yang juga Sekretaris Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) DPD PKS PPU itu menyebutkan, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait perubahan mekanisme Pilkada. Bahkan, fokus nasional masih tertuju pada penanganan bencana.
“Sekarang kan belum ada keputusan. Presiden juga sudah menyampaikan, saat ini fokus pemerintah masih pada penanganan bencana,” ujarnya, Senin (12/1/2026).
Namun secara pribadi dan sebagai politisi, ia menegaskan tetap mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat.
“Kalau saya pribadi, sebagai politisi, saya tetap mendukung pemilihan langsung dari masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, pemilihan langsung memiliki logika konstitusional yang jelas. DPRD dipilih langsung oleh rakyat untuk menjalankan fungsi legislatif, sementara kepala daerah dipilih langsung untuk memimpin eksekutif.
“DPR itu dipilih langsung oleh masyarakat untuk mewakili legislatif. Masyarakat juga memilih langsung bupatinya untuk memimpin eksekutif. Itu sudah tepat,” katanya.
Ia menilai, jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka terjadi pergeseran fungsi representasi yang justru membingungkan prinsip dasar pemisahan kekuasaan.
“Kalau itu disatukan, menurut saya sudah tidak benar secara konsep,” ujarnya.
Menanggapi alasan perubahan mekanisme Pilkada yang kerap dikaitkan dengan membengkaknya biaya politik dan anggaran penyelenggaraan, ia menilai persoalan tersebut bukan terletak pada sistem pemilihan langsung, melainkan pada lemahnya pengawasan dan implementasi aturan.
“Itu sebenarnya tergantung pengawasan dan calonnya. Kalau aturannya ditegakkan dengan benar, ya enggak masalah,” katanya.
Ia bahkan menilai sistem Pilkada langsung sejatinya sudah cukup baik, hanya perlu pembenahan teknis agar lebih efisien dan adil.
“Sistemnya itu sebenarnya sudah bagus. Yang kurang itu implementasinya. User-nya yang mainkan,” ucapnya.
Sebagai solusi, ia mengusulkan agar negara mengambil alih sebagian besar proses kampanye dan seleksi kandidat, sehingga beban biaya tidak ditanggung calon maupun tim sukses.
“Misalnya semua atribut kampanye ditanggung pemerintah. Event penyaringan juga difasilitasi penyelenggara. Kandidat diadu langsung di depan masyarakat,” jelasnya.
Dalam skema tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi satu-satunya pihak yang memfasilitasi kampanye dan adu gagasan, tanpa melibatkan tim sukses yang rawan praktik transaksional. Dengan sistem itu, masyarakat bisa mengenal kandidat secara langsung hingga ke pelosok desa, tanpa intervensi uang.
“Tim kampanyenya cukup KPU. Satu pintu. Masyarakat tidak memilih kucing dalam karung, tidak memilih karena uang, tapi karena melihat kualitas kandidatnya,” katanya.
Terkait argumen bahwa Pilkada DPRD lebih mudah diawasi dan mampu menekan praktik politik uang, ia justru memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, mengawasi jumlah pemilih yang lebih sedikit tidak otomatis lebih mudah.
“Siapa bilang lebih mudah mengawasi yang sedikit? Justru yang sedikit itu lebih canggih,” ujarnya.
Ia menilai potensi transaksi politik di lingkaran elite justru lebih sulit terdeteksi dibandingkan pelanggaran di tingkat masyarakat. Meski demikian, ia mengakui bahwa Indonesia pernah menjalankan sistem pemilihan kepala daerah tidak langsung dan pembangunan tetap berjalan.
“Kalau masyarakat biasa, pelanggarannya kelihatan. Kalau elite, kedipan mata saja sudah bisa jadi kode. Itu yang susah dibuktikan. Negara ini bukan tidak pernah seperti itu. Dulu juga oke-oke saja,” ucapnya.
Namun ia menegaskan, baik pemilihan langsung maupun tidak langsung memiliki kelebihan dan kekurangan yang relatif seimbang. Karena itu, ia menilai langkah paling rasional adalah memperbaiki sistem yang sudah ada, bukan mengganti mekanisme secara drastis.
“Min plus-nya sebenarnya sama saja. Daripada tiap waktu kita ubah sistem, kenapa enggak diperbaiki saja yang ada ini?” ujarnya.
Terkait sikap partai, ia menegaskan bahwa kader PKS di daerah tetap akan tunduk pada keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) jika nantinya ada kebijakan resmi.
“Kalau DPP PKS memutuskan sesuatu, saya pasti mendukung. Keputusan DPP itu bukan kaleng-kaleng, pasti dengan kajian yang kuat,” pungkasnya.
Pewarta: Robbi Syai’an
