TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) di bawah kepemimpinan Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin resmi menapaki periode baru 2025–2030. Usai dilantik pada 23 Juni lalu, pasangan ini langsung meneguhkan komitmen politiknya dengan merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, yang mengusung visi besar “Kukar Idaman Terbaik.”
Visi tersebut merupakan akronim dari Kutai Kartanegara Inovatif, Berdaya Saing, Mandiri serta Terbukti, Berprestasi, dan Kerja Nyata. Arah pembangunan Kukar Idaman Terbaik menitikberatkan pada terwujudnya fondasi pusat pangan, pariwisata, dan industri hijau yang maju, sejahtera, serta berkelanjutan.
Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD yang digelar di Kantor Bappeda Kukar, Selasa (16/9/2025), Aulia–Rendi memaparkan lima misi besar yang dijabarkan ke dalam 17 program prioritas.
Misi pertama menitikberatkan pada pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kedua, mendorong hilirisasi pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi non-ekstraktif. Ketiga, membangun tata kelola pemerintahan yang profesional dan transparan. Keempat, memperkuat pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal. Terakhir, mendorong pemerataan pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan, Musrenbang RPJMD bukan sekadar formalitas, tetapi wadah partisipatif untuk memperkaya substansi dokumen pembangunan melalui masukan dari para pemangku kepentingan.
“Poin penting penyusunan ini, kami ingin memastikan bahwa 17 program dedikasi itu mampu terlaksana dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Aulia, RPJMD periode pertama Kukar Idaman Terbaik akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar, seperti peningkatan kualitas layanan kesehatan, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Selain itu, tahun 2025–2029 juga akan menjadi fase awal implementasi berbagai terobosan strategis, termasuk diversifikasi ekonomi non-ekstraktif, penerapan smart government, serta sinkronisasi perencanaan lintas sektor.
“Kami ingin menerjemahkan semua program ini dengan baik, agar kepentingan seluruh pihak dan masyarakat bisa terwakili dalam RPJMD yang menjadi kitab suci pembangunan kita lima tahun ke depan,” tegas Aulia. (adv)
Editor: Robby
