PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mendorong pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan. Komitmen ini ditunjukkan melalui kunjungan kerja Bupati PPU, Mudyat Noor, ke Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Unda Anyar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada Kamis (7/8/2025).
Kegiatan yang berlangsung di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Kota Denpasar, Bali, turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab PPU, Nicko Herlambang, serta Kepala Bagian Pemerintahan, Muhtar. Rombongan disambut langsung oleh Kepala UPT BPDAS Unda Anyar, Tri Adi Wibisono, dan Kepala UPTD Tahura Ngurah Rai, Sri Agustin.
Kunjungan ini menjadi bagian dari tindak lanjut kerja sama antara Pemkab PPU dan KLHK, khususnya dalam pengembangan sektor ekowisata dan pelestarian kawasan hutan lindung di wilayah PPU.
Dalam audiensi, kedua pihak membahas potensi pengembangan kawasan konservasi dan ekowisata mangrove sebagai model pembangunan hijau yang bisa diterapkan di wilayah pesisir Kabupaten PPU. Kegiatan dilanjutkan dengan studi lapangan ke Tahura Ngurah Rai, yang dikenal sebagai kawasan mangrove terbesar dan terkelola dengan baik di kawasan Indonesia Timur.
“Kita ingin belajar dari keberhasilan Bali dalam mengelola Tahura sebagai kawasan edukatif, konservatif, sekaligus produktif dari sisi pariwisata,” ujar Mudyat.
Dalam pernyataannya, Bupati menegaskan bahwa pendekatan green development merupakan bagian dari visi utama Pemkab PPU, terlebih daerah ini kini menjadi salah satu wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“PPU memiliki potensi hutan mangrove yang besar, dan ini bisa kita jadikan kekuatan baru dalam pembangunan berbasis lingkungan,” jelas Mudyat.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi langkah lanjutan untuk memperkuat sinergi antara Pemkab PPU dan BPDAS Unda Anyar dalam pelestarian lingkungan sekaligus pengembangan destinasi wisata berkelanjutan. Fokus utamanya ialah integrasi kawasan konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Melalui kerja sama ini, Pemkab PPU menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.
Sementara itu, Kepala BPDAS Unda Anyar, Tri Adi Wibisono, menyambut baik inisiatif Pemkab PPU dalam menjalin kolaborasi lintas sektor. Ia menilai dukungan daerah sangat penting untuk menyukseskan program rehabilitasi hutan dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).
“Dengan dukungan dari pemerintah daerah, kita bisa menyesuaikan program rehabilitasi dengan kondisi sosial, budaya, dan potensi kawasan lokal. Ekowisata berbasis mangrove adalah salah satu kunci dalam menciptakan ekonomi hijau yang inklusif,” terang Tri Adi.
Penyunting: Robbi Lalat
