PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah pusat kembali menyalurkan dukungan anggaran untuk pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR). Dukungan tersebut diwujudkan melalui hibah usaha produktif senilai Rp140 juta untuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Tanjung Berseri di kawasan ekowisata mangrove Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Penajam.
Bantuan itu disampaikan dalam penandatanganan kontrak swakelola tipe IV bantuan pemerintah kepada masyarakat, Jumat (8/5/2026).
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen PDASRH) Kementerian Kehutanan, Muhammad Zainal Arifin, mengatakan hibah tersebut digunakan untuk pengadaan sarana penunjang wisata mangrove.
“Program ini menjadi bagian dari upaya rehabilitasi mangrove sekaligus penguatan ekonomi masyarakat pesisir berbasis lingkungan,” katanya.
Provincial Project Implementation Unit Manager M4CR Kalimantan Timur, Asman Aziz, menjelaskan Program M4CR merupakan kerja sama Pemerintah Republik Indonesia dengan World Bank yang sebelumnya berada di bawah Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dan kini dijalankan Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan.
Menurutnya, program tersebut diharapkan tidak berhenti pada pembangunan fisik semata, tetapi mampu memberi dampak berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.
“Kita berharap program ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial atau pembangunan fisik semata, tetapi benar-benar berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Kementerian Kehutanan, World Bank, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, perangkat daerah Pemkab PPU, tenaga ahli pariwisata, Ketua Ekraf PPU, serta anggota Pokdarwis Tanjung Berseri.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setkab PPU, Nicko Herlambang, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan kawasan mangrove di PPU.
Ia menilai bantuan tersebut dapat menjadi peluang untuk memperkuat sektor wisata berbasis lingkungan sekaligus menjaga kelestarian kawasan pesisir.
Namun, Nicko mengingatkan pengelolaan kawasan wisata mangrove masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur pendukung, aksesibilitas kawasan wisata, kapasitas sumber daya manusia pengelola, hingga konsistensi menjaga kelestarian lingkungan.
“Kawasan mangrove memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata alam berkelanjutan. Tetapi pengelolaan, promosi, dan keterlibatan masyarakat harus terus diperkuat agar kawasan ini benar-benar berkembang dan tidak sekadar ramai saat ada program bantuan,” katanya.
Penyunting: Robbi Lalat
