Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I 2026 Tembus 5,61 Persen

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026), guna meninjau perkembangan berbagai program prioritas pemerintah.

Dalam pertemuan tersebut, evaluasi terhadap efektivitas program menjadi fokus utama pemerintah sepanjang awal tahun 2026.

Kepala Badan Pembinaan Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, mengatakan hasil sementara menunjukkan capaian yang cukup positif, termasuk dari sisi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ya mengevaluasi lah segala apa yang sudah berjalan program-program saat ini seperti itu. Dan alhamdulillah ya sampai dengan saat ini juga sudah di-announce oleh Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi kita year on year 5,61 persen,” ujarnya.

“Artinya seluruh program Bapak Presiden sampai dengan saat ini berjalan dengan baik dan lancar, alhamdulillah,” sambungnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan. Angka tersebut menunjukkan tren pertumbuhan yang tetap stabil di tengah tekanan ekonomi global.

Dari sisi lapangan usaha, sektor akomodasi dan makan minum menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi dengan capaian 13,14 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah tumbuh signifikan hingga 21,81 persen.

Baca Juga:   Jembatan Pulau Balang dan 50 Kilometer Ruas Tol IKN Dibuka Fungsional Saat Nataru 2025/2026

Selain membahas capaian ekonomi, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar seluruh program prioritas berjalan efektif dan tepat sasaran.

Menurut Aris, pemerintah juga membuka ruang komunikasi yang lebih luas kepada berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi dan pengamat, untuk menyampaikan kritik maupun masukan secara konstruktif.

“Saya mengharap kepada seluruh elit bangsa saat ini, apalagi para akademisi dan para pengamat, Bapak Presiden selalu membuka ruang untuk berkomunikasi, berdemokrasi, berdiskusi. Silakan menyampaikan kritik-kritik dengan cara-cara yang baik,” katanya.

Pemerintah menilai evaluasi berkala dan keterbukaan terhadap kritik publik menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas kebijakan di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga sekaligus memastikan berbagai program prioritas benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. (MK)

Penulis: Fajri
Editor: Agus S

⚠️ Peringatan Plagiarisme

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.