BERAU – Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, meminta pemerintah daerah memastikan distribusi bantuan pangan di Bumi Batiwakkal berjalan transparan dan bebas penyimpangan. Hal ini ditekankan lantaran meningkatnya jumlah penerima bantuan pada tahun ini.
Sumadi menegaskan bahwa perluasan jumlah keluarga penerima manfaat harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Ia mencatat lebih dari lima ribu keluarga di 13 kecamatan akan menerima bantuan tersebut, sehingga proses distribusi tidak boleh berjalan tanpa kontrol.
“Semua harus diawasi untuk menghindari penimbunan dan korupsi saat pendistribusian,” ujar Sumadi.
Ia menilai pengawasan bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal komitmen pemerintah daerah menjaga agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Program Bantuan Istimewa yang digulirkan pada Oktober–November 2025 itu menjangkau sejumlah wilayah di Kabupaten Berau. Dalam penyaluran kali ini, Bulog memperluas jenis bantuan bagi keluarga penerima manfaat (KPM). Selain beras, setiap KPM juga menerima minyak goreng sebanyak 4 liter untuk dua bulan tersebut.
Sumadi berharap tambahan komoditas ini benar-benar meringankan kebutuhan masyarakat, selama distribusinya diawasi dengan cermat dan tidak disalahgunakan pihak tertentu.
Penulis: (Srn)
