Pemkab PPU Lantik 21 Pejabat Tinggi Pratama, 4 Posisi Kosong Diseleksi Usai Lebaran

Penajam Paser Utara – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) merotasi 21 pejabat tinggi pratama atau eselon II di lingkungan pemerintah daerah. Meski demikian, masih terdapat empat jabatan yang saat ini belum terisi dan akan segera diisi melalui proses seleksi setelah Lebaran.

Bupati PPU Mudyat Noor menjelaskan seluruh pejabat yang dilantik telah melalui proses dan memenuhi persyaratan sesuai rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Menurutnya, rekomendasi tersebut memastikan para pejabat yang dilantik telah memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan organisasi perangkat daerah.

“Yang sementara kan kita sudah berdasarkan rekomendasi dari BKN. Karena sudah mendapat persyaratan dari BKN, enggak mungkinlah kalau tidak memenuhi kualifikasi,” ujarnya.

Sementara itu, untuk empat jabatan yang masih kosong, pemerintah daerah akan terlebih dahulu menunjuk pelaksana tugas (Plt) agar roda pemerintahan tetap berjalan. Selanjutnya, pemerintah daerah akan melaksanakan proses seleksi terbuka atau open bidding untuk mengisi posisi tersebut secara definitif.

“Untuk empat jabatan yang masih kosong nanti kita siapkan open bidding. Mungkin paling lambat setelah Lebaran kita akan melaksanakan seleksi untuk pengisian jabatan yang kosong,” katanya.

Baca Juga:   Indonesia dan Kanada Jajaki Kerjasama Infrastruktur dan Teknologi untuk IKN

Ia menargetkan seluruh proses pengisian jabatan tersebut dapat diselesaikan setelah Hari Raya Idulfitri. Dalam kesempatan itu, Mudyat juga menegaskan bahwa tidak ada pejabat yang mengalami penurunan jabatan dalam pelantikan tersebut.

“Enggak ada demosi. Semua tetap eselon II,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti peran staf ahli dalam struktur pemerintahan daerah. Menurutnya, jabatan staf ahli sering kali disalahpahami sebagai posisi nonaktif atau non-job.

Padahal, staf ahli memiliki fungsi penting dalam memberikan masukan kepada pimpinan daerah serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program pemerintahan.

“Kadang ada yang menganggap staf ahli itu non-job, padahal tidak seperti itu kalau memang melaksanakan tugasnya,” ujarnya.

  • Sodikin – Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda → Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda.
  • Margono Hadisutanto – Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan → Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda.
  • Alimuddin – Kepala Dinas Perhubungan → Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda.
  • Hadi Saputro – Kepala Badan Pendapatan Daerah → Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda.
  • Chairur Rozikin – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB → Asisten III Administrasi Umum Setda.
  • Tur Wahyu Sutrisno – Kepala Bappeda → Kepala Badan Pendapatan Daerah.
  • Ainie – Asisten III Administrasi Umum Setda → Kepala Dinas Sosial.
  • Khairudin – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika → Kepala BKPSDM.
  • Marjani – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi → Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
  • Adriani Amsyar – Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda → Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  • Agus – Kepala Badan Kesbangpol → Kepala Dinas Perhubungan.
  • Andi Singkerru – Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga → Kepala Badan Kesbangpol.
  • Safwana – Kepala Dinas Lingkungan Hidup → Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
  • Muhammad Sukadi K – Kepala Pelaksana BPBD → Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
  • Nurlaila – Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP → Kepala Pelaksana BPBD.
  • Amrullah – Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda → Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
  • Muh Yusuf Basra – Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip → Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
  • Fatmawati – Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda → Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip.
  • Rozihan Asward – Kepala Dinas Perikanan → Kepala Dinas Pertanian.
  • Andi Trasodiharto – Kepala Dinas Pertanian → Kepala Dinas Perikanan.
  • Jansje Grace Makisurat – Kepala Dinas Kesehatan → Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB.
Baca Juga:   Sulhendi: Perencanaan Harus Sistematis, Transparan, dan Akuntabel

Ia berharap seluruh pejabat yang dilantik dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara maksimal sehingga mampu mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah.

“Rotasi ini semua dalam rangka penyegaran formasi pegawai saja. Mudah-mudahan formasi yang ada sekarang ini bisa mempercepat program kita dalam rangka penyelarasan visi dan misi yang akan kita laksanakan ke depan,” tutupnya.

Pewarta: Robbi Lalat

⚠️ Peringatan Plagiarisme

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.