NUSANTARA – Pembangunan infrastruktur pendukung Kawasan Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi dimulai. Momentum ini ditandai dengan penandatanganan tiga paket pekerjaan strategis, yaitu Paket Pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif, Paket Pembangunan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A, serta Paket Manajemen Konstruksi Induk.
Penandatanganan kontrak dilakukan di Kantor Otorita IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pada Jumat (31/10/2025). Ruang lingkup pekerjaan mencakup pembangunan jalan dan Multi Utility Tunnel (MUT), sistem mekanikal elektrikal, jalur pedestrian dan pesepeda, jembatan pelengkung, box culvert, serta dinding penahan tanah.
Untuk Paket Pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif, nilai kontrak mencapai Rp1,9 triliun dengan total panjang 6,418 kilometer dan masa pelaksanaan Oktober 2025–Desember 2027.
Sementara Paket Pembangunan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A bernilai Rp1,1 triliun sepanjang 5,399 kilometer, yang akan dikerjakan mulai Oktober 2025 hingga November 2027.
Adapun Manajemen Konstruksi Induk senilai Rp8,5 miliar akan mengawasi dan mengoordinasikan seluruh proses pembangunan, mulai dari harmonisasi desain, keterpaduan pelaksanaan, hingga pengelolaan indikator kinerja agar proyek berjalan efektif, efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Pembangunan IKN Tahap 2 terbagi menjadi tiga batch, yakni Batch 1 (single year contract 2025) yang saat ini sedang berjalan dan ditargetkan rampung Desember 2025; Batch 2 (multi years contract 2025–2027) yang mencakup tiga paket yang baru ditandatangani; dan Batch 3 (multi years contract 2026–2028).
Batch 1 pekerjaan yang saat ini sedang berlangsung dan akan selesai pada akhir Desember 2025, sedangkan 3 paket pekerjaan yang telah terkontrak tersebut merupakan bagian dari batch 2.
Saat ini pada batch 2 sebanyak 13 paket pekerjaan konstruksi dalam proses tender meliputi pembangunan perkantoran lembaga Legislatif, Yudikatif, dan ekosistem pendukungnya seperti infrastruktur sumber daya air dan jaringan perpipaan air minum.
Selain itu, sebanyak 12 paket pekerjaan manajemen konstruksi/supervisi juga dalam tahap tender sehingga diharapkan pada akhir November 2025 seluruh pekerjaan tersebut dapat dimulai.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan pentingnya menjaga standar tinggi dalam pelaksanaan pembangunan.
“Ada tiga hal yang saya tegaskan untuk diperhatikan yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan. Saya tinggal di sini, saya bisa supervisi setiap saat. Saya tegaskan bahwa seluruh penyedia jasa harus memenuhi tiga hal tersebut,” ujar Basuki.
Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif memperkuat peran IKN sebagai pusat pemerintahan nasional sekaligus mendorong minat investasi dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Dengan ditandatanganinya tiga paket ini, pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN resmi bergulir. Langkah ini memperkuat komitmen Otorita IKN dalam mewujudkan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada Tahun 2028. (Adv/Hms.OIKN)
Pewarta : Riski Atmaja
Editor : Nicha R
