PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meluruskan skema kemitraan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menyusul dugaan keracunan puluhan siswa di Kecamatan Waru yang sempat viral di media sosial. Insiden tersebut dinilai membuka celah serius dalam pengawasan rantai pasok makanan di lapangan.
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, menegaskan bahwa sejak awal desain kerja sama MBG tidak pernah mengarahkan UMKM untuk menyuplai makanan jadi. Skema yang dibangun adalah penyerapan komoditas mentah hasil pertanian lokal untuk diolah oleh SPPG.
“Ini kan menunya barang jadi, puding kalau tidak salah. Padahal yang kita diskusikan adalah komoditas barang mentah untuk suplai dari petani ke SPPG, seperti hortikultura, pangan, ikan, atau daging,” ujarnya, Jumat (20/2/2026).
Ia menjelaskan, pola kemitraan tersebut dirancang untuk mendorong pemberdayaan sektor pertanian dalam arti luas, sekaligus memastikan keamanan pangan tetap berada dalam kendali pengelola SPPG. Menurutnya, pemerintah daerah tidak pernah membahas atau mendorong keterlibatan pihak luar dalam penyediaan makanan siap konsumsi untuk program MBG.
Penegasan ini disampaikan menyusul temuan di lapangan yang mengindikasikan adanya menu olahan jadi dalam distribusi MBG, yang diduga menjadi pemicu keracunan sejumlah siswa di Waru. Pemkab PPU memandang penyimpangan dari skema awal tersebut sebagai bentuk kelalaian yang harus dievaluasi secara menyeluruh.
Menanggapi kejadian itu, Tohar mengatakan pemerintah daerah langsung mengonsolidasikan jajaran Dinas Kesehatan untuk memberikan penanganan medis kepada para siswa terdampak di Puskesmas Waru.
“Kami perintahkan jajaran Dinkes untuk melaksanakan tindakan cepat pelayanan perawatan. Berdasarkan informasi yang kami terima, penanganan di Puskesmas Waru relatif memadai sehingga tidak perlu dilakukan evakuasi ke Puskesmas Petung,” jelasnya.
Selain penanganan medis, Pemkab PPU meminta Koordinator Wilayah (Korwil) memperketat pengawasan struktural terhadap mitra pengelola SPPG. Ia menekankan, insiden ini harus menjadi pembelajaran serius agar tidak ada lagi kelalaian dalam proses penyediaan makanan bagi peserta didik.
Ia juga mengingatkan para pengelola SPPG agar tidak menjalankan tugas sebatas administratif, tetapi menempatkan aspek empati sebagai fondasi pelaksanaan MBG.
“Tetapkan posisi siswa sebagai anak kita sendiri. Dengan begitu, kita akan terpanggil untuk menyediakan yang terbaik dari program MBG ini,” terangnya.
Kasus di Waru kini menjadi alarm evaluasi menyeluruh pelaksanaan MBG di PPU, terutama terkait kepatuhan pada skema kemitraan, standar keamanan pangan, serta efektivitas pengawasan di tingkat pelaksana. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya memastikan MBG berjalan sesuai tujuan awal, meningkatkan gizi anak tanpa mengorbankan keselamatan mereka.
Pewarta: DeddyPz
Penyunting: Robbi Lalat
