Penajam Paser Utara – Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali menuai penolakan. Dewan Pengurus Daerah Serikat Buruh Perjuangan Indonesia (DPD SBPI) Kalimantan Timur menilai skema tersebut bukan sekadar perubahan mekanisme, melainkan langkah mundur reformasi yang berpotensi mengancam hak politik rakyat.
Ketua DPD SBPI Kaltim, Nurdin, menegaskan pemilihan kepala daerah oleh DPRD justru membuka ruang pengkhianatan terhadap kepentingan masyarakat, khususnya kelompok buruh dan rakyat kecil.
Ia menilai, fakta di lapangan menunjukkan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat saja masih kerap mengingkari janji politik, memanipulasi opini publik, hingga menetapkan kebijakan upah murah yang merugikan buruh. Jika kewenangan pemilihan diserahkan kepada DPRD, potensi penyimpangan dinilai akan semakin besar.
“Pemilihan melalui DPRD justru membuka ruang lebih luas bagi pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat,” tegasnya, Rabu (14/1/2026).
Menurut Nurdin, dalam praktiknya DPRD tidak selalu merepresentasikan aspirasi masyarakat secara utuh. Banyak kebijakan yang dihasilkan dinilai lebih berpihak pada kepentingan elite politik dan ekonomi dibanding kebutuhan rakyat.
“Dalam banyak kasus, DPRD cenderung menutup mata terhadap persoalan rakyat, terutama buruh dan masyarakat kecil,” terangnya.
DPD SBPI Kaltim juga menolak dalih efisiensi anggaran yang kerap digunakan untuk membenarkan wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurutnya, efisiensi tidak boleh dijadikan alasan untuk memangkas hak dasar rakyat dalam berdemokrasi.
“Jika pemerintah benar-benar ingin melakukan efisiensi, seharusnya yang dipangkas adalah fasilitas dan pemborosan elite, bukan hak politik rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar Indonesia tidak kembali ke pola pemerintahan otoritarian seperti era Orde Baru. Pemilihan kepala daerah secara langsung disebut sebagai hasil perjuangan panjang reformasi yang tidak boleh ditarik mundur.
Ia menegaskan, partisipasi rakyat merupakan elemen penting dalam demokrasi dan pembangunan daerah. Kebijakan yang berpihak pada rakyat, menurutnya, hanya dapat terwujud jika masyarakat terlibat langsung dalam menentukan pemimpin daerahnya.
“Pemilihan kepala daerah adalah momen krusial bagi masa depan daerah dan tidak bisa ditawar,” tutupnya.
Pewarta: Deddy PZ
Penyunting: Robbi Syai’an
