Penajam Paser Utara – Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, menegaskan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan DPRD dalam Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat paripurna yang digelar Kamis (30/4/2026). Ia menyebut, rekomendasi DPRD merupakan hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah sepanjang 2025, termasuk rangkuman aspirasi masyarakat.
“Rekomendasi yang kami sampaikan ini cukup banyak. Itu merupakan hasil kerja pansus dan juga laporan masyarakat yang kami himpun, kemudian menjadi catatan untuk seluruh OPD,” ujarnya.
Raup menyoroti sejumlah sektor yang dinilai masih menjadi persoalan utama, yakni pelayanan kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan. Ketiga sektor tersebut disebut paling banyak dikeluhkan masyarakat.
“Masalah pelayanan itu banyak, terutama di kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan. Itu yang paling krusial,” katanya.
Selain itu, DPRD PPU juga memberi perhatian pada pengembangan sektor perikanan. Pemerintah daerah didorong menyiapkan infrastruktur pendukung, termasuk pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), guna mengoptimalkan potensi daerah.
“Kita dorong sektor perikanan ini bisa lebih optimal, salah satunya melalui pembangunan TPI. Ini penting untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan daerah,” jelasnya.
Ia menegaskan, seluruh rekomendasi tersebut perlu segera ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) melalui langkah konkret.
“Kami berharap secepatnya dilakukan rapat internal untuk menindaklanjuti rekomendasi ini,” tegasnya.
Raup juga mengingatkan agar persoalan yang menjadi catatan DPRD tidak berlarut-larut karena berpotensi membebani keuangan daerah.
“Jangan sampai persoalan yang ada ini menjadi beban APBD ke depan. Harus segera diselesaikan,” pungkasnya.
Pewarta: Robbi Lalat
