SAMARINDA – Maraknya kritik publik terhadap program Gratispol, rupanya membuat Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini Sarkowi V. Zahry membuka suara. Ia menuturkan saat ini memang kemampuan fiskal Kaltim tak mampu untuk memenuhi gratis sebagaimana yang dijanjikan saat kampanye.
“Bahwa konsep awalnya memang ingin Gratispol, tetapi dalam perkembangannya kan disesuaikan tentu saja dengan kapasitas fiskal kita,” jelas Sarkowi saat diwawancarai awak media pada Rabu, (09/10/2025).
Sedari awal, program Gratispol diupayakan untuk berhasil sebagaimana yang direncanakan. Namun seiring perjalanannya anggaran yang disiapkan tidak cukup. Oleh karenanya di tahun ini pemerintah provinsi hanya bisa memberikan manfaat kepada siswa dan mahasiswa baru.
Selanjutnya soal regulasi, bagi Sarkowi kewenangan Gratispol itu sebenarnya bukan milik daerah, melainkan pemerintah pusat. Sekali lagi ia menekankan, daerah ingin memenuhi program tersebut dengan catatan anggarannya cukup.
“Kalau kita sesuaikan dengan regulasi, sekarang Pergubnya bukan Pergub gratispol, pergub bantuan pendidikan tinggi. Jadi memang janji kampanye saat ini disesuaikan dengan regulasi,” ujarnya.
Ia-pun menjelaskan seharusnya program Gratispol itu realisasinya pada tahun 2026 sesuai dengan tahapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tapi karena ada instruksi efisiensi dan dimungkinkan untuk penggeseran anggaran, sehingga program ini diadakan pada tahun ini.
“Jadi lebih cepat memang tidak maksimal,” tutupnya. (Adv)
Editor: Susanto
