PENAJAM PASER UTARA – Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan jalan lingkar dalam dan luar yang diinisiasi pemerintah daerah sebagai upaya memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Saat ini, rencana pembangunan tersebut telah memasuki tahap uji kelayakan sebagai bagian dari proses perencanaan awal sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Raup Muin menilai pembangunan infrastruktur menjadi faktor kunci dalam mempercepat kemajuan daerah, terutama di tengah keterbatasan kapasitas anggaran daerah.
“Ini hal yang baik dan kami sangat mendukung. Daerah kita memang harus dibenahi agar bisa berkembang. Apalagi dibandingkan kabupaten/kota lain, kemampuan APBD PPU masih tergolong rendah,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan jalan lingkar yang menghubungkan sejumlah wilayah, seperti Babulu dan Waru, akan mempercepat mobilitas masyarakat serta distribusi hasil produksi, khususnya di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan.
“Kalau infrastruktur bagus, tentu pergerakan ekonomi masyarakat juga akan lebih cepat, baik untuk petani, nelayan, maupun sektor lainnya,” jelasnya.
Namun demikian, ia mengakui bahwa proyek tersebut membutuhkan anggaran yang besar, sehingga tidak memungkinkan jika hanya mengandalkan APBD. Pemerintah daerah saat ini fokus menyusun perencanaan matang agar dapat diajukan ke pemerintah pusat.
“Perencanaan ini penting supaya tidak berhenti di tengah jalan. Kita dorong agar bisa disampaikan ke pusat, karena anggarannya memang besar,” katanya.
Raup juga menekankan pentingnya sinkronisasi rencana pembangunan jalan lingkar dengan proyek infrastruktur strategis lainnya, seperti jalan tol menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Jembatan Pulau Balang, yang telah membuka akses baru ke wilayah Penajam.
Secara umum, rencana pembangunan jalan lingkar di PPU masih berada pada tahap awal, meliputi penyusunan studi kelayakan dan detail engineering design (DED). Jalan ini dirancang dalam dua skema, yakni lingkar dalam dan lingkar luar, yang akan menghubungkan wilayah strategis hingga kawasan penyangga IKN.
Kehadiran jalan lingkar diharapkan menjadi jalur alternatif untuk mengurangi beban lalu lintas pada ruas utama, memperlancar distribusi logistik, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Terkait dukungan pemerintah pusat, Raup menyebut respons yang diberikan pada prinsipnya positif, meski tetap bergantung pada kondisi fiskal nasional dan prioritas pembangunan.
“Respons pusat pada dasarnya baik, tapi tetap harus menyesuaikan dengan kondisi fiskal. Jadi yang didorong adalah program yang benar-benar menjadi prioritas dan dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya.
Pewarta: Robbi Lalat
