PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai melakukan percepatan penyelarasan arah pembangunan daerah jelang tahun anggaran 2026. Melalui Roadshow Penyelarasan Program Prioritas Daerah di empat kecamatan, pemerintah daerah menekankan pentingnya kesamaan visi pembangunan dari tingkat kabupaten hingga desa agar kebijakan berjalan lebih efisien dan terukur.
Kegiatan tersebut dipimpin Bupati PPU Mudyat Noor dan diikuti para camat, lurah, kepala desa, serta perangkat Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam arahannya, Mudyat menegaskan perlunya penyatuan persepsi antarlevel pemerintahan agar program pembangunan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
“Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak lagi yang berjalan sendiri-sendiri. Semuanya harus searah dan sejalan dengan program prioritas daerah, mulai dari tingkat OPD, camat, lurah hingga pemerintah desa,” ucap Mudyat.
Ia menyebut penyamaan visi ini menjadi kebutuhan mendesak mengingat tantangan fiskal 2026, termasuk potensi pemotongan dana transfer dari pusat. Karena itu, strategi pembangunan harus lebih efektif, terukur, dan menghasilkan output maksimal.
“Saat ini kita menekankan kolaborasi seluruh sektor agar saling menutupi kekurangan dan memaksimalkan program yang ada. Anggaran desa memiliki potensi besar mendorong program yang langsung menyentuh masyarakat,” jelasnya.
Mudyat juga menyoroti pentingnya memperkuat peran desa, terutama pengelolaan dana desa yang dinilai memiliki potensi besar mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Kemudian mendorong agar ADD maupun Dana Desa dikelola secara produktif dan berorientasi manfaat.
“Dana desa bukan dana yang dihabiskan sesuka hati. Kepala desa harus berpikir seperti pengusaha, dana dikelola dengan maksimal termasuk manfaat ekonomi apa yang didapat masyarakat dan pembangunan apa saja yang bisa dirasakan langsung di lingkungan kita. Mari maksimalkan amanah yang diberikan karena jabatan yang kita emban ini tidak selamanya,” tegas Mudyat.
Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi layanan desa sebagai strategi utama pembangunan wilayah. Sistem digital dinilai dapat mempercepat pelayanan publik, mengoptimalkan potensi desa, serta menciptakan data terpadu untuk memudahkan perencanaan hingga pengawasan program.
“Sistem informasi layanan desa berbasis digital sudah harus disiapkan untuk memudahkan pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi masing-masing desa,” ungkapnya.
Pemerintah daerah menargetkan seluruh desa dan kelurahan terhubung dalam satu ekosistem data agar tidak terjadi lagi tumpang tindih program dan progres pembangunan dapat terpantau secara jelas.
“Kita ingin program tidak lagi tumpang tindih. Selama ini kita sering melihat program yang tidak terukur bahkan tidak tuntas,” tambahnya.
Oleh karena itu, mulai 2026 Pemkab PPU memfokuskan program pada penguatan sektor unggulan desa seperti pertanian, perikanan, air bersih (Pamsimas), serta pengelolaan sampah berbasis ekonomi. Upaya ini diharapkan menciptakan sumber pendapatan desa yang berkelanjutan.
Melalui penguatan kolaborasi dan digitalisasi, Mudyat berharap arah pembangunan daerah semakin terarah dan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. “Melalui digitalisasi dan perencanaan yang baik, semua terlihat jelas dan pembangunan harus terintegrasi dan berkelanjutan setiap tahunnya,” pungkas Mudyat.
Penyunting: Robbi Lalat
