SAMARINDA — Belum juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), Perusahaan daerah (Perusda) di Kaltim dapat sorotan tajam. Apalagi, sudah ditunjang dengan biaya yang tak sedikit. DPRD Kaltim pun ikut gregetan. Tuntutan agar dilakukan pembenahan, menyeruak.
“Perusda jangan hanya jadi beban, melainkan menjadi motor penggerak ekonomi daerah,” tegas Anggota DPRD Kaltim, Firnadi Iksan.
Perusda menurutnya harus menjadi bagian strategis dalam membangun kemandirian fiskal daerah. Namun faktanya, banyak Perusda belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Perusda harus dikelola secara profesional dengan prinsip tata kelola bisnis yang baik. Kaltim ini kaya — dari darat, laut, tambang, hingga perkebunan. Tapi kalau dikelola asal-asalan, ya hasilnya tidak maksimal,” ujarnya.
Dalam berbagai rapat kerja dengan jajaran direksi Perusda, Firnadi mencatat sejumlah persoalan yang menghambat kinerja. Di antaranya, ketidaksiapan dalam mengubah bentuk badan hukum ke Perseroda dan lambannya proses perizinan usaha yang membuat Perusda tak mampu bersaing merebut proyek.
Ia juga menyoroti lemahnya kapasitas manajerial di tubuh Perusda. Menurutnya, direksi dan manajer harus benar-benar memahami potensi daerah serta mampu mengubahnya menjadi pendapatan konkret.
“Setidaknya ada tiga hal yang wajib diperkuat: keterampilan SDM, tata kelola bisnis yang efisien, dan kepastian regulasi. Tanpa itu, jangan harap Perusda bisa jadi andalan PAD,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama dan merumuskan ulang arah kebijakan pengelolaan Perusda agar tidak terus merugi. “Ingat, kaltim punya potensi besar dalam pengelolaan,” tutupnya. (adv)
Editor: Agus S
