SAMARINDA – Isu efisiensi kembali menyeruak. Pasalnya, transfer ke daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami penurunan signifikan. Dari Rp919 triliun, tercatat ada pemangkasan hingga Rp269 triliun.
Dalam kondisi kritis tersebut, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan tidak akan mengorbankan pembangunan di Kaltim. Sebisa mungkin semua akan tetap berjalan, meskipun nantinya ada beberapa penundaan.
“Harus tetap ada proses walaupun bertahap. (Jalan-jalan) yang 100 kilometer dibangun dulu 50 kilometer, yang penting ada progres dan masyarakat melihat kinerja pemerintah,” tegasnya saat ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung E, Kompleks DPRD, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (25/8/2025).
Di tengah isu pembangunan yang dikhawatirkan akan direlakan demi pendidikan dan program lain, Komisi III tetap berkomitmen dengan semangat bertahap. Namun hingga saat ini, keputusan anggaran belum sepenuhnya rampung.
Lebih lanjut, efisiensi dengan besaran yang belum ditentukan itu, apakah berupa penundaan, bantuan keuangan dari pusat, atau pemotongan, masih belum jelas.
“Jadi kami belum berani bahas dulu,” ujarnya.
Sejauh ini, ada dua pengerjaan jalan di Kaltim yang mengalami penundaan. Pertama di Ujoh Bilang, Mahakam Ulu (Mahulu), dan kedua jalan menuju Bandara APT Pranoto, Samarinda. Hal itu dilakukan karena masih ada jalan alternatif lain yang bisa dilalui.
Pewarta: K. Irul Umam
