BERAU – Pengelolaan aset pemerintah berupa kios dan lapak kembali menjadi perhatian DPRD Berau. Komisi II menilai banyak fasilitas yang seharusnya mendukung aktivitas UMKM justru tidak dimanfaatkan secara optimal, bahkan berpotensi dikuasai pihak tertentu tanpa dasar yang jelas.
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong, menyampaikan perlunya evaluasi total terhadap tata kelola kios dan lapak yang tersebar di berbagai titik strategis.
“Aset daerah tidak boleh dibiarkan terbengkalai ataupun dimanfaatkan kelompok tertentu tanpa memberikan pemasukan resmi kepada pemerintah,” tegasnya.
Ia mengatakan, pemerintah daerah harus memastikan seluruh aset dikelola secara transparan dan memiliki kontribusi nyata terhadap perekonomian lokal.
“Kalau ada aset yang tidak dikelola optimal, harus dicari solusi yang sah agar tidak terus dimanfaatkan oknum untuk keuntungan pribadi,” ujarnya.
Ia juga membuka opsi pemanfaatan aset melalui mekanisme lelang terbuka atau skema lain yang sesuai regulasi. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kesempatan yang adil bagi pelaku UMKM, sekaligus memastikan aset pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Ia berharap pemerintah daerah segera melakukan pendataan ulang aset dan menindaklanjuti jika ditemukan penggunaan tanpa izin atau tanpa kontribusi ke kas daerah.
“Aset pemerintah harus kembali pada fungsinya, bukan menjadi ladang keuntungan bagi segelintir pihak,” tutupnya.
Penulis: (Srn)
