BERAU – Polemik Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi tenaga kesehatan (nakes) di RSUD dr. Abdul Rivai kembali mencuat. Persoalan yang tak kunjung tuntas ini dikhawatirkan dapat menurunkan semangat kerja para dokter dan perawat di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
Anggota Komisi I DPRD Berau, Feri Kombong, menegaskan bahwa masalah kesejahteraan nakes tidak boleh dibiarkan berlarut. Ia menyebut, pihaknya telah menanyakan langsung kepada Dinas Kesehatan dan manajemen RSUD dr. Abdul Rivai terkait penyebab belum tersalurkannya TPP tersebut.
“Tadi sempat kami tanyakan juga soal TPP ini, dan sudah dijelaskan sekilas oleh Dinkes dan RSUD Abdul Rivai. Tapi secara teknis, kami akan panggil semua pihak yang terlibat sampai ke dinas teknisnya,” ungkapnya.
Menurutnya, keterlambatan penyelesaian TPP berpotensi menjadi faktor yang membuat dokter dan tenaga medis enggan bertahan di Berau. Kondisi ini tentu bisa berdampak pada keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“Bisa jadi karena masalah ini juga banyak dokter yang tidak betah. Itu tidak bisa dipungkiri,” tegasnya.
Ia menilai, tenaga kesehatan di daerah memikul tanggung jawab besar di tengah keterbatasan fasilitas dan tingginya tuntutan pelayanan publik. Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah memastikan hak-hak nakes terpenuhi agar pelayanan kesehatan tetap optimal.
“Pemerintah tidak bisa tutup mata. Masalah ini harus segera diselesaikan, karena yang dipertaruhkan adalah pelayanan kesehatan masyarakat. Kalau semuanya sesuai, saya yakin mereka akan memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD Berau siap memanggil seluruh pihak terkait untuk mencari solusi. Skema TPP yang lebih adil dan tepat sasaran diharapkan segera dirumuskan agar tenaga medis merasa dihargai dan termotivasi.
“Kita tidak mau dengar lagi ada dokter yang pergi hanya karena soal kesejahteraan. Ini menyangkut nyawa dan pelayanan masyarakat, jadi jangan dianggap sepele,” pungkasnya.
Penulis: (Srn)
