SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V. Zahry, menyoroti pentingnya pemisahan urusan kebudayaan dari struktur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Hal itu disampaikannya dalam Dialog Publik bersama pegiat seni dan budaya di Samarinda, Sabtu (2/8/2025).
Sarkowi menilai kebudayaan perlu ditangani oleh dinas tersendiri agar tidak terus-menerus terpinggirkan, terutama saat terjadi efisiensi anggaran.
“Biasanya, saat penghematan anggaran, kebudayaan sering jadi korban karena pendidikan lebih diprioritaskan. Jika ada dinas tersendiri, pembinaan dan regenerasi pelaku seni budaya bisa lebih fokus dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap pelaku seni dan budaya sangat penting, mulai dari alokasi anggaran, penyediaan sarana dan prasarana pembinaan, hingga pemberian penghargaan bagi insan seni dan budaya.
Sarkowi juga menyadari bahwa implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan tidak mudah. Termasuk mendorong lahirnya Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai aturan pelaksanaan yang hingga kini belum terealisasi.
Namun, jika regulasi ini dioptimalkan, Sarkowi meyakini komunitas seni dan budaya dapat mengakses lebih banyak dukungan, termasuk dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
“Jangan sampai masyarakat yang ingin menampilkan karya seni terkendala hanya karena soal pendanaan. Pemerintah harus hadir,” tegasnya.
Pewarta: K. Irul Umam
