NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyebut pembangunan ibu kota baru membutuhkan perencanaan yang rinci, terukur, dan pengendalian yang konsisten dalam setiap tahapan pelaksanaannya.
Hal itu disampaikan Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Manajemen Kebijakan dan Strategi Konstruksi, Danis Hidayat Sumadilaga, saat menjadi narasumber dalam kuliah tamu Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) Institut Teknologi Bandung (ITB) bertajuk “Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan IKN”, Jumat (8/5/2026).
Kegiatan yang digelar secara daring tersebut diikuti lebih dari 200 peserta dari kalangan akademisi dan mahasiswa.
“Saya ingin memberikan informasi yang lengkap mengenai IKN ini, untuk itu judulnya ada dua yaitu mengenai perencanaan dan juga mengenai pelaksanaan pembangunan,” ujar Danis.
Dalam paparannya, Danis menjelaskan bahwa gagasan pemindahan ibu kota telah muncul sejak era Presiden Soekarno dan terus dibahas pada periode pemerintahan berikutnya.
Menurutnya, pemindahan ibu kota tidak hanya bertujuan memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta, tetapi juga untuk mengurangi beban wilayah metropolitan, membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan mendorong pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa.
Ia menyebut perencanaan IKN dilakukan secara berjenjang melalui berbagai regulasi, mulai dari rencana induk, peraturan presiden, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), hingga pengembangan kawasan.
Selain itu, pembangunan IKN disebut mengacu pada delapan prinsip pembangunan dan 24 indikator kinerja utama atau Key Performance Indicators (KPI), termasuk penerapan konsep bangunan hijau, gedung cerdas, integrasi infrastruktur, serta keterlibatan masyarakat.
Pada tahap pelaksanaan, Danis mengungkapkan pembangunan awal IKN melibatkan 115 paket konstruksi di dalam kawasan inti, ditambah sejumlah proyek pendukung di luar kawasan.
Proyek tersebut mencakup pembangunan jalan tol, bendungan, intake air minum, jaringan energi, telekomunikasi, dan infrastruktur dasar lainnya.
Menurutnya, pembangunan tahap awal dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelum dilanjutkan oleh Otorita IKN dengan melibatkan kementerian, perguruan tinggi, sektor swasta, hingga masyarakat.
Kuliah tamu tersebut juga membahas sejumlah isu pembangunan IKN, mulai dari konektivitas kawasan, pengelolaan lahan, energi, pembiayaan, hingga kebutuhan sumber daya manusia di sektor infrastruktur.
Di akhir pemaparannya, Danis menekankan pentingnya kompetensi, pengalaman, integritas, dan jejaring bagi generasi muda yang akan terlibat dalam pembangunan infrastruktur nasional.
“Pintar itu harus, kompetensi itu harus didukung oleh pengalaman, bukan hanya teori. Kemudian integritas harus dijaga, karena tidak cukup hanya kompetensi saja. Dan yang terakhir, kembangkan networking seluas mungkin,” tutupnya.
Penulis: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara
Penyunting: Robbi Lalat
