PPU – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU, Kamis (27/11/2025), di Kantor Bupati PPU. Rakor ini menjadi forum penegasan arah kebijakan pembangunan daerah di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam arahannya, Mudyat Noor menekankan seluruh perangkat daerah agar bekerja lebih kreatif, efisien, dan berorientasi pada hasil.
“APBD kita tidak mampu menopang seluruh kebutuhan program. Karena itu saya minta inovasi, bukan sekadar rutinitas. Jangan lagi hanya rapat, tapi harus ada hasil yang konkret,” tegas Mudyat Noor, yang hadir didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar.
Pada kesempatan tersebut, Mudyat menegaskan bahwa setiap SKPD harus mampu membaca potensi sektor masing-masing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata.
Ia mencontohkan pendekatan strategis yang saat ini sedang berjalan antara Pemerintah Kabupaten PPU dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang membuka peluang dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Dari Dirjen Perikanan Tangkap, kita diberikan peluang hingga Rp22 miliar. Tinggal kita rumuskan titik-titik prioritas, jangan disia-siakan,” jelasnya.
Menurut Mudyat, salah satu persoalan utama sektor perikanan di PPU berada di wilayah hulu, yakni ketersediaan es dan bahan bakar solar bagi nelayan.
“Harga ikan sering tidak berpihak ke nelayan karena mereka menjual hasil tangkapan sebelum sampai Penajam. Kita harus rebut nilai ekonominya,” tambahnya.
Selain perikanan, sektor pertanian juga menjadi fokus perhatian. Bupati meminta dinas terkait melakukan pemetaan program prioritas secara matang agar dapat terhubung dengan skema pembiayaan dari kementerian, pemerintah provinsi, maupun dunia usaha. Ia juga menekankan pentingnya mendorong desa menuju ekosistem ekonomi yang mandiri dan produktif.
“Saya ingin desa bukan hanya menghabiskan anggaran, tapi menjadi pusat industri pangan, perikanan, peternakan, dan usaha rakyat,” ujarnya.
Program digitalisasi desa melalui Desapedia juga akan menjadi instrumen percepatan modernisasi tata kelola desa. Jika minimal 30 desa memenuhi kriteria digitalisasi, Kabupaten PPU berpotensi memperoleh insentif hingga Rp20 miliar dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Mudyat menegaskan bahwa efisiensi anggaran menjadi sebuah keharusan pada tahun mendatang. Ia mengingatkan agar belanja perjalanan dinas, kegiatan seremonial, hingga program nonteknis dikurangi atau bahkan dihapus apabila tidak memberi dampak langsung kepada masyarakat. Namun demikian, ia memastikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN tidak akan dipotong.
“Tidak ada pemotongan TPP, tapi tolong tunjukkan kinerja. Tidak ada alasan tidak bekerja hanya karena anggaran terbatas,” tegasnya.
Di akhir arahannya, Mudyat menekankan bahwa arah kebijakan pembangunan Kabupaten PPU ke depan akan difokuskan pada tiga sektor utama, yakni industri perikanan, industri pertanian dan peternakan, serta industri pariwisata berbasis lokal.
Rakor berlangsung dinamis dan ditindaklanjuti dengan penyusunan program teknis lintas SKPD sebagai bentuk komitmen percepatan pembangunan Kabupaten PPU di tengah tantangan fiskal.
“Kita tidak akan bangun mall atau proyek glamor. Kita perkuat ekonomi rakyat. Ketika ekonomi masyarakat kuat, APBD kita kecil pun tidak jadi masalah,” tutupnya.
Penyunting: Robbi Lalat
