Catatan: Rizal Effendi
DI TENGAH hiruk pikuk berita Pilpres, sidang Ferdy Sambo dan isu ganti menteri alias reshuffle, Presiden Jokowi tanggal 30 Januari lalu, meneken Peraturan Presiden No 13 Tahun 2023 tentang gaji dan tunjangan atau kedudukan keuangan untuk kepala dan wakil kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN
Cukup lama juga Perpres ini baru keluar. Sebab, Kepala dan Wakil Ketua Otorita IKN, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dilantik Presiden, 10 Maret 2022. Boleh dibilang selama 10 bulan mereka berdua tidak menerima gaji. Kalaupun ada mungkin sejenis honor plus biaya perjalanan dan operasional dari Sekneg.
Berdasarkan Perpres 13, gaji pokok kepala Otorita IKN sebesar Rp5.040.000 per bulan. Lalu ia mendapat tambahan dari beberapa tunjangan. Tunjangan keluarga dan beras Rp648.840. Tunjangan jabatan Rp13.608.000. Dan yang paling besar adalah tunjangan kinerja Rp153.422.000. Jadi total pendapatannya adalah Rp172.718.840 atau dibulatkan menjadi Rp 172,7 juta.
Sedang gaji pokok untuk wakil kepala Otorita IKN sebesar Rp4.899.300. Tunjangan keluarga dan beras Rp 634.770. Tunjangan jabatan Rp11.566.800 dan tunjangan kinerja Rp 138.079.800. Jadi totalnya Rp155.180.670 atau bulatnya Rp155 juta.
Pemerintah juga memberikan dana operasional kepada kedua pejabat itu. Dana operasional untuk kepala Otorita IKN sebesar Rp178 juta dan untuk wakil Rp145 juta. “Dana operasional diberikan dengan ketentuan 80 persen secara lumpsum dan 20 persen untuk dukungan operasional lainnya,” begitu bunyi bagian lampiran Perpres tersebut.
Apakah gaji dan tunjangan yang diterima Bambang dan Dhony sebagai bos IKN kelewat besar? Bagi orang awam bisa iya. Tidak banyak orang yang bergaji di atas Rp100 juta sebulan. UMP kita cuma jutaan rupiah saja. Tapi jika melihat tugas dan tanggung jawabnya, nilai itu bisa jadi sangat proporsional. Apalagi bagi seorang Dhony. Bisa jadi itu lebih rendah dari pendapatannya sebelum di IKN, ketika dia masih sebagai Managing Director President Office Sinar Mas Land.
Dalam UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN, disebutkan Otorita IKN merupakan lembaga setingkat kementerian. Itu berarti kepala dan wakil Otorita IKN sama dengan seorang menteri dan wakilnya. Tentu termasuk soal gaji dan tunjangannya.
Gaji menteri Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No 75 Tahun 2000. Besaran gaji pokok menteri per bulan sama dengan besaran gaji ketua DPR, ketua MA, ketua KPK dan pejabat setara menteri lainnya.
Berdasarkan PP tersebut, diketahui gaji pokok menteri Rp5.040.000 per bulan. Sedangkan tunjangan jabatannya Rp13.608.000. Belum termasuk tunjangan dan fasilitas lainnya. Jadi yang membedakan mereka hanya tunjangan kinerja dan dana operasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menurut berbagai sumber menerima antara 200 sampai 250 juta rupiah per bulan. Angka ini sangat jauh jika dibanding dia menjadi direktur pelaksana Bank Dunia dengan penghasilan sekitar Rp 8 miliar setahun. Tapi dia mengaku happy menjadi menkeu. “Karena ini kehormatan dan kepercayaan besar dari Negara dan Presiden buat saya,” katanya begitu.
Bagaimana dengan Ahok di Pertamina? Ahok pernah memberitahu wartawan bahwa gaji yang diterimanya per bulan dari Pertamina sekitar Rp170 juta. “Ya sekitar Rp170 juta lah,” katanya dalam program Mata Najwa beberapa waktu lalu.
Selain itu Ahok juga menerima tantiem (bagi hasil dari laba perusahaan), tunjangan hari raya, tunjangan transportasi dan asuransi purna jabatan. Dalam pemberitaan detikjateng. Disebutkan Ahok mendapatkan penghasilan bisa mencapai Rp2,8 miliar per bulan sama dengan Rp34,3 miliar setahun.
Saya dengar sistem penggajian tenaga staf non-PNS di IKN masih persoalan. Karena selama ini regulasinya tentang tenaga non-PNS belum jelas. Padahal Otorita IKN ada merekrut sejumlah tenaga baik di tingkat deputi, direktur dan lainnya yang berasal dari tenaga luar PNS.
Presiden kabarnya memasukkan soal status non-PNS dalam revisi UU IKN, yang tengah diajukan ke DPR. Sehingga penentuan golongan dan hak keuangannya bisa ditindaklanjuti dan sesuai aturan yang berlaku.
PERKEMBANGAN IKN
Sementara itu, perkembangan pembangunan IKN di Sepaku berlangsung cepat. Pembangunan berbagai fasilitas dan infrastruktur benar-benar dikebut. Tamu terakhir ke IKN kalau tidak salah, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kasau Marsekal Fadjar Prasetyo. Mereka memastikan pembangunan fasilitas keamanan, markas TNI di IKN termasuk soal pembangunan pangkalan udara untuk kepentingan negara dan militer.
Dari kelengkapan struktur, Otorita IKN sepertinya juga lagi mempercepat proses rekrutmen tenaga deputi, direktur dan staf fungsional. Saat ini ada tambahan dua deputi yang sudah lolos calonnya. Yaitu deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat dengan 3 calon, yaitu Alimuddin, Muhammad Isradi Zainal, dan Sugeng Chairuddin. Satu lagi Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi yaitu Agung Wicaksana, Rofyanto Kurniawan, dan Tri Hartono Rianto. “Siapa yang terpilih, tinggal menunggu keputusan Presiden,” kata sumber di Setneg.
Yang sempat menjadi pertanyaan, pemilihan deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat. Karena Otorita sempat membuka calon dari luar padahal itu jatah untuk Kaltim. Terakhir ini ada lagi kecurigaan salah satu calon lolos meski terafiliasi partai politik. Padahal salah satu persyaratan tidak terkait partai politik selama 5 tahun terakhir.
Meski deputi Pendanaan dan Investasi belum ada, pemodal yang berminat investasi di IKN semakin banyak. “Hingga akhir Januari 2023, telah lebih 100 investor menyatakan tertarik berinvestasi di IKN serta 90 di antaranya telah menyampaikan Letter of Intent kepada Otorita,” kata Bambang Susantono dalam acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2023, Kamis (2/2) lalu.
Dari lapangan dilaporkan 16 dari 22 rumah susun (rusun) berlantai 4 untuk pekerja konstruksi IKN sudah rampung. Untuk tenaga terampil satu kamar diisi 14 orang, dan tenaga ahli 8 orang. Bangunan itu dilengkapi dengan kantin, klinik, dan kantor perwakilan pengelola.
Ke-22 rusun itu nantinya ditempati 16.200 pekerja. Terdiri sebanyak 15 ribu tenaga kerja terampil dan 1.200 tenaga kerja ahli. Pekerjaan membangun rusun ini dilakukan oleh PT Wijaya Karya Gedung – PT Adhi Karya (Persero) Tbk, KSO dengan nilai kontrak Rp 567 miliar.
Bagaimana pembangunan Istana Kepresidenan di kawasan inti, sejauh ini masih persiapan penataan lahannya. Yang duluan diselesaikan adalah lapangan upacara, sehingga dapat digunakan untuk peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan, 17 Agustus 2024.
Yang agak heboh pembangunan rumah jabatan menteri, karena dinilai terlalu mahal. Anggaran yang disiapkan PUPR sebesar Rp 519 miliar untuk 36 unit. Yang berarti satu unitnya dengan luas 580 meter persegi sekitar Rp 14 miliar.
“IKN ini menjadi perhatian serius seluruh masyarakat Indonesia. Apakah rumah menteri sebegitu mewah?” tanya Ketua Komisi V DPR RI Lasarus belum lama ini.
Beberapa netizen juga mempersoalkan. “Astaga, rumah apa sampai dibangun Rp24 juta per meternya? Rumah-rumah bagus di Jakarta atau Surabaya paling mahal Rp10 juta per meternya,” kata mereka.
Selain itu, Pemerintah juga memutuskan segera menyiapkan 47 bangunan apartemen sebagai tempat tinggal bagi 16.900 pegawai ASN, TNI dan Polri yang bertugas di IKN. Ke-47 tower itu akan diisi 11.000 ASN dan 5 ribu lebih untuk TNI/Polri.
Pembangunan dijadwalkan mulai Juni nanti, agar sudah bisa ditempati pada tahun 2024 sesuai jadwal pemindahan ASN dari ibu kota lama, Jakarta. Apartemen ini berstatus sebagai rumah dinas.
Kementerian PUPR juga telah menyelesaikan pembangunan jalan lingkar Sepaku untuk mendukung konektivitas menuju KIPP IKN. Saat ini telah selesai pekerjaan segmen I, 2 dan 3 sepanjang 5,7 km. Dan sisanya segmen 4 memasuki tahap konstruksi.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan infrastruktur IKN dilaksanakan secara bertahap dengan mengusung konsep “Future Smart Forest City of Indonesia,” sehingga sangat memperhatikan aspek lingkungan.
Ada 25 kegiatan pembangunan di kawasan KIPP dengan nilai kontrak Rp15,08 triliun. Sedang di luar KIPP ada 15 kegiatan dengan nilai kontrak Rp10,91 triliun.
PUPR juga lagi melakukan proses studi kelayakan (feasibility study) berkaitan rencana pembangunan terowongan bawah laut di Teluk Balikpapan sepanjang 1 – 1,5 km. Terowongan itu bagian dari program menghubungkan Balikpapan dengan lokasi IKN.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga menjelaskan, selain jalan lingkar Sepaku, pihaknya juga tengah membangun jalan tol akses IKN, yang tersambung dengan jalan tol Balikpapan-Samarinda, tepatnya di Km 11. Ditargetkan selesai 2024.
Juga tengah dibangun Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat sepanjang 2,99 km dan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur sepanjang 2,96 km. Yang sisi barat sudah dalam konstruksi sejak September 2022 dan ditargetkan selesai April 2024. Sementara sisi timurnya sudah terkontrak dan segera dibangun dengan target Juni 2024.
Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, ada 8 titik pembangunan yang difokuskan di KIPP. Titik pembangunan itu di antaranya hunian pekerja konstruksi, gedung Kementerian Koordinator I, 2, 3 dan 4, Istana Negara dan lapangan upacara, penataan Sumbu Kebangsaan serta rumah tapak jabatan.
Bambang Susantono menggambarkan, IKN yang dibangun di atas lahan seluas 256.142 hektare, empat kali lima besar dari Jakarta, hanya akan dihuni sekitar 1,9 juta jiwa penduduk. “Karena kita akan memiliki kota yang semuanya seimbang dengan alam dan manusia,” jelasnya.
Luas IKN itu secara keseluruhan akan dibangun bertahap sampai 2045. Saat ini Pemerintah sedang fokus membangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sampai 2024, yang luasnya 6.671 hektare.
Ia menegaskan bahwa 65 persen dari luas IKN akan dibiarkan dan direhabilitasi sebagai kawasan hutan tropis. “Jadi hanya 25 persen yang dibangun sebagai kawasan perkotaan dan 10 persen sebagai taman serta area produksi makanan,” tambahnya.
Berkaitan dengan tanah masyarakat di lokasi IKN, saat ini tengah dilakukan proses ganti rugi sekitar Rp350 ribu per meter. “Itu harga yang sudah sangat fantastis, kalau tidak ada IKN mana ada harga tanah sebesar itu,” kata Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam.
Tapi diakui Hamdam meskipun harga yang ditetapkan Pemerintah sudah tinggi, masih ada oknum masyarakat yang belum bisa menerima. “Ya kita lakukan negoisasi dan mereka juga bisa melakukan langkah hukum,” jelasnya.
Luas tanah masyarakat di Sepaku yang akan dibebaskan untuk kepentingan proyek IKN sekitar 817,9 hektare , berada di Desa Bumi Harapan dan Desa Bukit Raya. Pembebasan dilakukan secara bertahap dan tahap pertama seluas 345,82 hektare.
Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) Kementerian ATR/BPN, Embun Sari menegaskan tidak ada hak seorangpun yang dianiaya untuk kepentingan IKN. “Kita akan ganti rugi sepanjang kalau lahan itu dibutuhkan untuk pembangunan,” tandasnya.
Beberapa keluhan lain ada terdengar di masyarakat. Misalnya, soal terbatasnya informasi mengenai peluang kerja dan usaha berkaitan dengan pembangunan IKN. Ahmad, seorang warga di Balikpapan meminta agar Otorita dan Pemda membuka sarana informasi IKN, yang mudah diakses. “Biar kami bisa mengetahui dan mengikuti perkembangan IKN,” harapnya.
Taufik dari Samarinda meminta Pemda Kaltim lebih gigih memperjuangkan dan meningkatkan kapasitas orang daerah, sehingga bisa mengisi sebanyak mungkin peluang yang ada di IKN. “Kalau perlu dibentuk tim atau forum yang tugasnya memperjuangkan berbagai kesempatan yang ada di IKN,” tambahnya.
Rabu malam lalu saya bersama Wagub Hadi Mulyadi dan Ketua Percepatan Pembangunan Maratua Meiliana bertemu dengan Deputi Bidang Lingkungan dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Dr Myrna Asmawati Safitri. “Kita sangat terbuka bekerjasama lebih banyak lagi dengan Pemda Kaltim dan pihak manapun dalam rangka mensukseskan pembangunan IKN,” kata Myrna, orang daerah pertama yang duduk di lembaga Otorita IKN.
Menurut dia, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono sangat berharap dukungan terus menerus dari daerah untuk kelancaran pembangunan IKN. Sebab target Presiden Jokowi tahun 2024 sebagian aktivitas pemerintahan sudah berlangsung di lokasi IKN dan ditandai dengan peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI.(*)
*) Rizal Effendi
- Wartawan senior Kalimantan Timur.
- Wali Kota Balikpapan dua periode (2011-2021).
