PPU – Ketidakjelasan jadwal mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dinilai mulai berdampak pada kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). DPRD PPU pun mendorong bupati segera melakukan penataan jabatan agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif.
Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq Rahman, mengatakan meskipun pelayanan publik masih berlangsung, suasana kerja di internal OPD dinilai kurang kondusif karena banyak pejabat berada dalam posisi yang tidak pasti.
“Ketidakjelasan ini membuat suasana kerja tidak kondusif. Ada kekhawatiran di kalangan pejabat, sehingga perencanaan dan pelaksanaan program tidak berjalan maksimal,” ujarnya, baru-baru ini.
Ia mengungkapkan, Komisi I telah melakukan pemantauan langsung ke sejumlah OPD. Dari hasil kunjungan tersebut, ditemukan adanya keraguan di kalangan pejabat untuk menyusun dan mengeksekusi program secara optimal, terutama karena khawatir akan terjadi pergantian jabatan dalam waktu dekat.
Padahal, lanjutnya, saat ini sudah memasuki tahun anggaran berjalan. Setiap OPD seharusnya telah fokus pada pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan sejak awal.
Selain menyoroti efektivitas kerja, Ishaq juga menyinggung adanya pejabat yang sudah terlalu lama menduduki jabatan yang sama. Kondisi itu dinilai berpotensi menghambat regenerasi dan pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN).
“Masih ada pejabat yang menduduki jabatan yang sama lebih dari satu dekade. Ini tentu berdampak pada jenjang karier dan penyegaran organisasi,” katanya.
Di sisi lain, ia memahami pemerintah daerah perlu cermat dalam menyusun komposisi pejabat. Terlebih, sejumlah ASN telah memasuki masa pensiun dan sebagian lainnya berpindah tugas ke Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, menurutnya, proses penataan jabatan tidak seharusnya berlangsung terlalu lama.
Ia menilai kepala daerah telah memiliki perangkat pendukung, termasuk tim penilai dan tenaga ahli, yang dapat membantu mempercepat proses mutasi secara objektif dan profesional.
Komisi I DPRD PPU berharap langkah penataan jabatan dapat segera direalisasikan agar kinerja pemerintahan daerah semakin optimal dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.
“Mutasi ini penting untuk mengisi kekosongan jabatan, memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, serta memberikan kepastian bagi ASN dalam menjalankan tugasnya,” tegas Ishaq.
Pewarta: Robbi Lalat
