NUSANTARA – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menegaskan dukungan politik dan anggaran bagi percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui kunjungan kerja selama dua hari, Rabu–Kamis (20–21 November 2025). Kunjungan ini menggarisbawahi dampak positif IKN terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur serta pentingnya keberlanjutan pendanaan agar pembangunan berjalan sesuai target.
Rangkaian kegiatan berlangsung di Multifunction Hall Kemenko 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Selain Banggar DPR RI, hadir pula Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Otorita IKN memaparkan progres pembangunan tahap kedua yang berfokus pada kawasan legislatif dan yudikatif. Pembangunan ini mencakup tiga batch pekerjaan. Batch 1 (2025), yang merupakan kontrak tahun tunggal, telah mencapai rata-rata progres konstruksi 76 persen per 10 November 2025. Sementara batch 2 (2025–2027) tengah dalam proses penandatanganan kontrak dengan penyedia jasa, dengan progres terkontrak tiga paket fisik dan enam paket manajemen konstruksi. Batch 3 (2026–2028) saat ini memasuki tahap persiapan tender.
Dari sisi pendanaan, pembangunan IKN mengandalkan tiga skema pembiayaan: APBN, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta murni. Per 10 November 2025, terdapat 17 calon pemrakarsa KPBU dengan estimasi nilai investasi mencapai Rp158,73 triliun, meliputi sektor hunian, jalan, dan Multi Utility Tunnel (MUT). Selain itu, sebanyak 50 investor swasta dan lembaga telah menandatangani kerja sama di sektor pendidikan, kesehatan, komersial, perbankan, hingga residensial dengan nilai investasi sekitar Rp66 triliun.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan komitmen pemerintah pusat terhadap keberlanjutan pembangunan IKN melalui terbitnya Perpres 79/2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2025.
“Perpres 79/2025 menambah percaya diri kami bahwa IKN pasti akan berlanjut. Ditambah lagi Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran pembangunan IKN periode 2025–2029 sebesar Rp48,8 triliun,” ujar Basuki.
Dukungan berlapis dari DPR RI, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga sektor swasta menunjukkan bahwa pembangunan IKN bukan sekadar pemindahan ibu kota, tetapi langkah pemerataan pembangunan yang membuka ruang kemajuan lebih besar bagi wilayah timur Indonesia. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting untuk memastikan IKN tumbuh sebagai pusat baru pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pelayanan publik.
Ketua Delegasi sekaligus Wakil Ketua Banggar DPR RI, Syarief Abdullah, dalam kesempatan tersebut menyampaikan komitmen parlemen dalam mengawal pembangunan IKN.
“Kedatangan kami yang lengkap ini adalah bukti nyata komitmen DPR RI untuk terus mendorong percepatan pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Negara,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, memaparkan bahwa pembangunan IKN telah memberikan dampak nyata terhadap ekonomi regional.
“Dua tahun pertama pembangunan IKN, pertumbuhan ekonomi di Kaltim pernah mencapai 7 persen,” ujarnya.
Penulius: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara
Penyunting: Robbi lalat
