PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melakukan audiensi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub) untuk mempercepat penguatan infrastruktur transportasi dan logistik sebagai bagian dari dukungan terhadap konektivitas antarwilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Audiensi berlangsung di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Audiensi dipimpin oleh Bupati PPU Mudyat Noor didampingi Wakil Ketua DPRD PPU Andi Yusuf, Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar, Kepala BKAD Muhajir, Kepala Bapenda, perwakilan Bapelitbang, perwakilan Dinas Perhubungan, dan Kabag Prokopim. Rombongan diterima langsung oleh Wakil Menteri Perhubungan, Suntana.
Dalam pertemuan itu, Mudyat menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur transportasi di PPU sebagai daerah penyangga sekaligus gerbang utama menuju IKN. “Sampai saat ini, pembangunan yang masif hanya berfokus di wilayah IKN, sedangkan di PPU sendiri masih berjalan lambat bahkan cenderung stagnan,” ujarnya.
Salah satu isu strategis yang dibahas adalah pengembangan Bandara VVIP yang terletak di wilayah PPU agar tidak hanya berfungsi untuk kepentingan kenegaraan, tetapi juga melayani penerbangan komersial. “Bandara VVIP berada di wilayah Kabupaten PPU. Kami berharap bandara ini juga dapat dibuka untuk penerbangan komersial agar manfaat ekonomi dan konektivitas dapat dirasakan masyarakat sekitar,” kata Mudyat.
Pemkab PPU juga mengusulkan pengembangan Kawasan Industri Buluminung sebagai upaya memperkuat arus distribusi barang dan logistik menuju IKN. Mudyat menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan draf hibah tanah kepada Kemenhub melalui KSOP setempat untuk membangun kawasan tersebut secara kolaboratif.
Mudyat turut menyoroti kondisi penerangan di ruas jalan nasional yang melintasi PPU dan menjadi jalur utama kendaraan logistik menuju IKN. Ia mengatakan banyak titik jalan yang masih gelap dan rawan kecelakaan, sehingga berharap dukungan Kemenhub untuk pemasangan lampu penerangan jalan.
Mudyat juga menegaskan bahwa langkah-langkah yang diusulkan merupakan strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru, peningkatan investasi, serta mobilitas barang dan orang di PPU.
“Kami ingin memperkuat daya saing daerah sekaligus memastikan masyarakat PPU turut merasakan manfaat dari pembangunan IKN,” tegasnya.
Sekretaris Daerah PPU, Tohar, menjelaskan bahwa optimalisasi Pelabuhan Buluminung menjadi penting dalam mendukung distribusi logistik ke IKN dan wilayah selatan Kalimantan. “Pelabuhan Buluminung sebelumnya fokus pada batubara dan CPO. Dengan hadirnya IKN, pelabuhan ini bisa menjadi pintu utama distribusi logistik,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa Pemprov Kaltim tengah menyiapkan pembangunan jalan lintas Penajam–Kubar–Mahulu yang akan memperkuat posisi strategis PPU. “Jika konektivitas ini berjalan, fungsi Pelabuhan Buluminung akan semakin optimal,” kata Tohar.
Terkait pengembangan Bandara VVIP, Tohar menambahkan bahwa pemerintah daerah bermimpi menjadikannya sebagai bandara komersial untuk memperluas dampak ekonomi. “Kami punya mimpi, jika bandara ini dapat difungsikan menjadi bandara komersial, dampaknya bagi masyarakat akan sangat besar,” ucapnya.
Selain itu, Pemkab PPU kini tengah membangun akses jalan dari Pelabuhan Buluminung menuju Jalan Silkar yang melintasi kawasan perkebunan PT KMS. Proyek tersebut diharapkan dapat memperpendek jarak dan mempercepat akses logistik menuju kawasan IKN.
Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, menyambut baik berbagai usulan dari Pemkab PPU dan menyatakan kesiapan Kemenhub untuk berkolaborasi memperkuat posisi PPU sebagai kawasan penyangga IKN.
“Kami siap berkolaborasi agar PPU menjadi kawasan penyangga yang kuat. Untuk perhubungan, saya sangat concern, termasuk penerangan jalan dan aspek keselamatan,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa Pelabuhan Buluminung akan direvitalisasi menjadi pelabuhan umum yang lebih terbuka bagi investasi. “Kalau ada investor yang berminat, nanti bisa diberikan lahan konsesi,” ujar Suntana.
Kasubdit Prasarana Bandar Udara Kemenhub, Febi Oki Wahyudi, menjelaskan bahwa perubahan status Bandara VVIP menjadi bandara umum memerlukan penyesuaian rencana induk serta pembangunan terminal baru bagi penumpang umum. Febi menambahkan, pengelolaan bandara nantinya akan dibundling dengan Bandara Balikpapan agar pengembangan lebih efisien dan tidak saling bersaing.
“Secara regulasi harus ada terminal umum, karena saat ini fasilitas tersebut belum tersedia,” tutup Febi.
Penyunting: Robbi Lalat
