Penajam Paser Utara – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mencatat sebanyak 1.102 usulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten. Namun, mayoritas usulan masih didominasi pembangunan infrastruktur fisik.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapelitbang PPU, Ade Rianto Embong Bulon, menilai pola usulan tersebut perlu diarahkan agar tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan penguatan ekonomi masyarakat.
“Umumnya usulan masyarakat masih berkaitan dengan infrastruktur, seperti perbaikan jalan dan drainase. Padahal ke depan usulan perlu diperkaya, tidak hanya pembangunan fisik tetapi juga peningkatan sumber daya manusia serta pengembangan potensi ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tingginya usulan infrastruktur tidak terlepas dari persoalan riil yang dihadapi masyarakat, seperti banjir, akses jalan, dan fasilitas dasar lingkungan.
Namun, menurutnya, sebagian persoalan tersebut sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah (OPD) melalui program rutin yang tertuang dalam rencana strategis (Renstra) masing-masing instansi.
“Kendala seperti banjir dan infrastruktur dasar memang menjadi kebutuhan masyarakat, tetapi SKPD pada dasarnya sudah memiliki kewajiban menangani itu melalui perencanaan mereka,” jelasnya.
Ade menilai kondisi tersebut membuat Musrenbang belum sepenuhnya menjadi ruang strategis untuk melahirkan gagasan pembangunan yang berdampak jangka panjang, khususnya terhadap pertumbuhan ekonomi.
Ia menyoroti masih minimnya usulan yang memiliki orientasi output dan outcome yang jelas serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.
Salah satu sektor yang dinilai potensial namun minim diusulkan adalah pariwisata. Padahal, sektor ini diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Destinasi wisata justru paling sedikit diusulkan, padahal itu potensi yang kita miliki. Seharusnya lebih banyak usulan yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar mereka,” ungkapnya.
Menurutnya, Musrenbang tidak hanya menjadi forum penyampaian kebutuhan pembangunan, tetapi juga wadah partisipasi masyarakat dalam merancang arah pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita ingin membuka kerangka berpikir masyarakat bahwa pembangunan bukan hanya apa yang dibangun pemerintah, tetapi bagaimana masyarakat ikut berkontribusi dalam rencana pembangunan itu,” tambahnya.
Meski jumlah usulan cukup tinggi, pemerintah daerah tetap melakukan seleksi berdasarkan skala prioritas dan kemampuan fiskal. Tidak seluruh usulan dapat direalisasikan dalam satu waktu.
“Semua usulan akan dipilah dan diprioritaskan. Tidak semuanya bisa langsung dijawab karena kemampuan fiskal daerah terbatas,” jelasnya.
Namun demikian, usulan yang belum menjadi prioritas tetap akan masuk dalam perencanaan bertahap agar pembangunan daerah tetap berjalan berkelanjutan.
Pemkab PPU juga berupaya menyeimbangkan kebutuhan dasar masyarakat dengan agenda pembangunan strategis, termasuk mendorong isu-isu prioritas ke pemerintah pusat dan provinsi guna memperoleh dukungan pendanaan.
“Kami selalu menyeimbangkan muatan pembangunan sesuai skala prioritas. Tidak hanya melihat besar anggaran, tetapi juga dampak fundamental yang bisa menimbulkan efek domino bagi sektor lain,” pungkasnya.
Pewarta: Deddy Pz
Penyunting: Robbi Lalat
