Anggaran Turun, Perbaikan Jalan di PPU Fokus Titik Rusak Penunjang Trans Kaltim dan Akses IKN

Penajam Paser Utara – Kondisi ruas jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, pada 2026 belum sepenuhnya pulih di tengah meningkatnya mobilitas kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah harus memprioritaskan penanganan di titik-titik paling krusial, terutama yang terhubung dengan jalur strategis Trans Kalimantan dan akses pendukung IKN.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR PPU, Petriandy Ponganton Pasulu, mengatakan porsi pembangunan jalan tahun ini memang menurun cukup drastis akibat penyesuaian fiskal dan pemotongan anggaran dari pusat.

“Memang tahun ini kegiatan jalan tidak terlalu banyak karena kondisi anggaran turun cukup signifikan. Pemotongan dari pusat juga berdampak langsung ke program daerah,” ujar Ryan, sapaannya.

Meski begitu, PPU masih terbantu lewat bantuan keuangan (bankeu) yang memungkinkan dua proyek peningkatan jalan dan tiga kegiatan drainase tetap berjalan. Salah satu proyek prioritas berada di kawasan Gerbang Madani, dekat rumah sakit, tepatnya setelah Bundaran Waru ke arah belakang.

“Di situ ruas yang paling rusak. Karena anggarannya sekitar Rp7 miliar, kami hanya bisa menangani sekitar 300 meter dengan lebar 12 meter. Jadi fokus di titik yang paling parah supaya tetap fungsional dan terhubung ke Coastal Road,” jelas Ryan.

Baca Juga:   Satlantas PPU Sosialisasi Kamseltibcarlantas dan Anti-Bullying di SDN 014 Penajam

Foto: Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR PPU, Petriandy Ponganton Pasulu. (Deddy/MKNN)

Proyek bankeu lainnya berada di Babulu, berupa peningkatan jalan lingkungan sepanjang hampir 2 kilometer. Ruas tersebut ditingkatkan dari agregat menjadi rigid beton dengan anggaran sekitar Rp11 miliar, guna meningkatkan ketahanan terhadap beban kendaraan.

Selain itu, ada pula kegiatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit di wilayah Bea Sawit, lanjutan penanganan ruas Waru – Bangun Mulya. Tahun ini dialokasikan sekitar Rp1,8 miliar untuk pengaspalan sepanjang 200–250 meter dengan dua lapis aspal.

“DBH Sawit memang dari pusat, tapi daerah yang mengusulkan lokasinya. Ruas itu harus dituntaskan dulu sebelum bisa pindah ke titik lain, itu kebijakan kementerian. Pelaksanaannya tetap oleh kabupaten karena dananya masuk ke APBD,” terangnya.

Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) jalan, tahun ini PPU tidak mendapat jatah. Pemerintah pusat lebih memprioritaskan program Inpres Jalan Daerah (IJD), seperti yang dikerjakan balai pusat di ruas Tunan sepanjang hampir 3 kilometer menuju Pantai Corong.

Dari APBD murni, kegiatan jalan tetap ada meski skalanya kecil. Sekitar 40 paket tersebar di berbagai wilayah. Dua di antaranya berukuran besar, yakni lanjutan ruas Talang Bulu – Sesumpu senilai Rp20 miliar untuk rigid beton hingga tembus jembatan Sesumpu, serta peningkatan akses menuju kantor BPBD dan Damkar di kawasan Gerbang Madani senilai Rp11 miliar.

Baca Juga:   Salat Id di Masjid Agung Al-Ikhlas, Bupati PPU Sampaikan Pesan Persatuan

Di sisi pemeliharaan, tahun ini tidak ada anggaran khusus tambal sulam aspal. Dinas PUPR hanya mengandalkan stok agregat untuk penanganan darurat serta alat recycling aspal untuk menutup lubang kecil.

“Kalau kerusakannya sudah luas tetap harus overlay, tapi itu butuh anggaran besar. Jadi sekarang kita tangani sebisanya agar tidak membahayakan pengguna jalan,” katanya.

Terkait jalan nasional yang rusak, PUPR PPU tetap berkoordinasi dengan balai jalan. Dalam kondisi mendesak, pemerintah daerah kadang meminta izin melakukan penanganan sementara.

“Kadang kami tutup dulu lubang kecil supaya tidak membahayakan, sambil menunggu penanganan dari balai,” ucapnya.

Ke depan, Pemkab PPU menyiapkan rencana besar pembangunan jalan lingkar luar dan lingkar dalam sebagai alternatif jalur nasional. Lingkar luar dirancang menyambung Coastal Road hingga Babulu Laut, sementara lingkar dalam menghubungkan Sotek – Waru – Babulu. Tahun ini masih tahap FS dan DED dengan anggaran sekitar Rp2 miliar.

“Tujuannya sebagai jalur alternatif kalau jalan utama terganggu, sekaligus membuka kawasan pesisir sebagai penyangga IKN,” jelas Ryan.

Baca Juga:   Petani Mengeluh Soal Pupuk, Haryono Dorong Pemerintah Segera Bertindak

Ia menambahkan, umur ideal jalan nasional sebenarnya bisa mencapai lima tahun sebelum overlay, asalkan beban kendaraan sesuai dan drainase berfungsi baik. Namun di lapangan, kendaraan over tonase dan genangan air mempercepat kerusakan.

“Musuh utama jalan itu air dan beban berlebih. Jadi selain perbaikan fisik, pengendalian muatan kendaraan juga penting supaya umur jalan bisa lebih panjang,” pungkasnya.

Pewarta: Robbi Syai’an

⚠️ Peringatan Plagiarisme

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.