PPU – Beberapa waktu lalu, Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) telah menerima penghargaan sebagai salah satu yang terbaik dalam upaya penurunan angka stunting. Berdasarkan data yang di rilis oleh Satuan Tugas Stunting Kaltim, pendampingan keluarga risiko stunting di PPU telah mencapai angka 45,5 persen.
Koordinator Program Manager (KPM) Satgas Stunting Kaltim, Ns. Masdar John menyebut, kinerja Pemda PPU dalam penanganan stunting dinilai sudah cukup baik. Bahkan daerah ini, dinobatkan sebagai kabupaten terbaik dalam Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Kalimantan Timur pada tahun 2023 (18/12/2023).
“Terkait pendampingan terhadap Keluarga Risiko Stunting atau KRS. Data KRS di PPU itu jumlahnya, 7.314 keluarga. Tapi yang menerima pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) baru sebanyak 3.327. Jadi baru sekirar 45,5 persen,” ungkap Masdar.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) PPU Jansje Grace Makisurat mengatakan upaya penurunan angka stunting di PPU tak terlepas dari kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pihaknya memegang peranan penting dalam hal pemberian makanan lokal yang bekerja sama dengan kelurahan dan pemerintah desa setempat.
“Kami melihat bahwa ini adalah tanggung jawab bersama. Bukan hanya Diskes saja yang terlibat, tetapi juga instansi lainnya yang memiliki peran penting dalam menangani masalah stunting,” jelas Grace.
Grace menjelaskan pihaknya mengajak Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TAPI PKK) dan pemerintahan setempat untuk melakukan intervensi dengan pemberian makanan tambahan lokal. Selain itu, pihaknya juga melakukan sosialisasi langsung dengan tim Satgas Percepatan Penurunan Angka Stunting.
“Sosialisasinya itu sama sama dengan PKK, Dengan aparat desa, Jadi desa juga harus membantu kami dalam proses tersebut karena itu warganya juga,” ujarnya.
Ia mencontohkan seperti Kecamatan Babulu yang aktif terlibat dalam penurunan angka stunting di desa-desanya. Salah satunya dengan mengalokasikan dana desa untuk program penurunan angka stunting ini. Sehingga intervensi dengan pemberian tambahan makanan lokal untuk balita dan ibu hamil dapat diberikan secara gratis.
“Ada beberapa desa khususnya dari Kecamatan Babulu yang sudah menganggarkan dana desanya untuk penurunan kasus stunting dengan pemberian tambahan makanan lokal,” pungkas Grace. (ADV/NAH)
