PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) mulai mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di Kecamatan Babulu. Salah satu tahapan yang dibahas adalah penataan lahan seluas sekitar 23 hektare yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan sekolah.
Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin di Ruang Rapat Wakil Bupati, Kamis (2/7/2026). Rapat dihadiri perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang), Dinas Pendidikan, Camat Babulu, jajaran Kwartir Cabang Gerakan Pramuka PPU, serta perangkat daerah terkait.
Dalam rapat terungkap, sebagian lahan yang direncanakan untuk pembangunan sekolah beririsan dengan kawasan yang selama ini dimanfaatkan Gerakan Pramuka sebagai lokasi kegiatan.
Waris mengatakan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan program pemerintah pusat yang perlu mendapat dukungan daerah. Namun, penyelesaian persoalan pemanfaatan lahan harus dilakukan melalui koordinasi agar tidak mengganggu aktivitas yang telah berjalan.
“Kita ingin program ini berjalan tanpa hambatan. Di satu sisi pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi harus segera dipersiapkan, namun di sisi lain aktivitas Pramuka juga harus tetap mendapat ruang yang memadai. Karena itu kita cari solusi terbaik melalui koordinasi bersama,” ujarnya.
Pengurus Gerakan Pramuka PPU dalam rapat tersebut menyatakan mendukung rencana pembangunan sekolah. Meski demikian, mereka berharap lokasi kegiatan kepramukaan tetap berada di kawasan yang sama atau tidak dipindahkan terlalu jauh karena area tersebut telah lama digunakan sebagai pusat pembinaan karakter dan kegiatan kepramukaan.
Sejumlah alternatif penataan kawasan juga dibahas, di antaranya penyesuaian pemanfaatan aset pemerintah di sekitar lokasi agar kebutuhan pembangunan sekolah dan aktivitas Pramuka dapat diakomodasi secara bersamaan.
Rapat ditutup dengan kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan setelah peninjauan lapangan selesai dilakukan, sehingga proses perencanaan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi dapat berjalan sesuai target dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab PPU akan melakukan peninjauan lapangan bersama perangkat daerah dan para pemangku kepentingan untuk memastikan batas lahan, lokasi pembangunan sekolah, serta area yang akan dipertahankan sebagai kawasan kegiatan Pramuka. Hasil peninjauan tersebut akan menjadi dasar penyusunan rencana induk (masterplan) kawasan.
Dalam rapat itu, Waris juga menyinggung pentingnya pembangunan infrastruktur pendidikan sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan daerah. “Keberadaan proyek strategis seperti Sekolah Nasional Terintegrasi diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjadi salah satu faktor yang mempercepat perkembangan wilayah di Kabupaten PPU.
Penyunting: Robbi Lalat
