PPU – Upaya memperkuat posisi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN) terus digencarkan. Bupati PPU, Mudyat Noor, melakukan audiensi strategis dengan jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Selasa (3/3/2026), guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di daerahnya.
Pertemuan tersebut menjadi langkah konkret Pemerintah Kabupaten PPU agar pembangunan daerah terintegrasi dengan pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam audiensi itu, Mudyat didampingi Kepala Dinas PUPR PPU Muhajir, Kepala Dinas Pertanian PPU Andi Trasodiharto, Sekretaris Bapelitbang PPU Arif, Kabag Pemerintahan Dahlan, Kabag Humas dan Protokol Tamrin, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Rombongan Pemkab PPU diterima Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat Idris dan Direktur Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Bappenas Taufik Hidayat Putra di kantor Bappenas.
Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Bupati PPU dengan Menteri PPN/Bappenas pada tahun sebelumnya. Fokus utama pembahasan adalah usulan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur Kabupaten PPU sebagai mitra strategis IKN.
“Harapannya, pembangunan infrastruktur di Kabupaten PPU dapat berjalan seiring dan terintegrasi dengan pembangunan IKN,” ujar Mudyat.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab PPU mengusulkan sejumlah proyek strategis untuk mendukung konektivitas dan ketahanan sumber daya air. Di antaranya pembangunan Jembatan Sungai Riko yang menghubungkan wilayah PPU dengan kawasan IKN, Bendungan Lawe-Lawe, serta Bendung Gerak Talake sebagai suplai sumber air baku bagi PPU dan IKN.
Integrasi antarwilayah, khususnya antara PPU dan IKN, dinilai krusial agar mobilitas orang, barang, dan jasa semakin efisien sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di kawasan penyangga.
Selain infrastruktur fisik, Pemkab PPU juga mengusulkan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas layanan publik seiring pertumbuhan kawasan akibat pembangunan IKN.
Mudyat berharap pembangunan Kabupaten PPU ke depan dapat menjadi bagian dari isu pembangunan nasional, sehingga kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dapat mengakomodasi penguatan kawasan PPU sebagai “super hub” penyangga IKN.
Dalam audiensi tersebut, pihak Bappenas menyambut baik berbagai usulan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten PPU dan membuka ruang diskusi lanjutan secara lebih intensif, khususnya terkait percepatan pembangunan infrastruktur.
Sinergi pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mempercepat akselerasi pembangunan di Kabupaten PPU, sekaligus memperkuat posisinya sebagai mitra utama IKN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pemkab PPU menargetkan pada 2028, master plan pembangunan kawasan PPU sebagai wilayah mitra IKN telah terarah dan mampu menangkap peluang strategis dari kehadiran ibu kota baru di Kalimantan Timur.
“Kita ingin PPU menjadi role model pembangunan di Kalimantan Timur yang tumbuh selaras dengan IKN,” tutup Mudyat.
Penyunting: Robbi Lalat
