PPU – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menyuarakan langsung berbagai persoalan krusial yang hingga kini masih menjadi tantangan serius bagi daerahnya saat menghadiri kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Pendapatan Negara (PPN) Komisi XII DPR RI di Balikpapan, Rabu (26/11/2025). Dalam forum tersebut, Mudyat menyoroti tajam ketimpangan pembangunan infrastruktur antara Pulau Jawa dan Kalimantan Timur, termasuk Kabupaten PPU.
Ia menilai kondisi tersebut tidak sebanding dengan besarnya kontribusi Kalimantan Timur terhadap pendapatan negara melalui sektor sumber daya alam. Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud serta sejumlah tokoh masyarakat yang juga menyampaikan harapan besar terhadap Komisi XII DPR RI.
“Kalau kita lihat pembangunan jalan di Pulau Jawa itu bertingkat-tingkat. Di Kaltim jangankan bertingkat, menyambung jalan saja susah,” ujarnya.
Ia menegaskan, ketimpangan tersebut semakin terasa ironis karena Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah penghasil terbesar bagi keuangan negara. Bahkan, Kabupaten PPU sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) justru mengalami penurunan kemampuan pembiayaan daerah.
“APBD kami tahun lalu masih di angka Rp2,7 triliun, namun kini hanya tersisa Rp1,3 triliun. Kondisi ini sangat memukul daerah,” tambahnya.
Karena itu, Mudyat berharap Komisi XII DPR RI dapat menjadi jembatan aspirasi daerah, khususnya dalam mendorong kebijakan transfer ke daerah (TKD) dan sistem Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih berpihak kepada daerah penghasil.
“Kami berharap dana bagi hasil dapat kembali diberikan secara proporsional kepada daerah penghasil, termasuk Kalimantan Timur,” tegasnya.
Selain persoalan DBH, Mudyat juga meminta agar pemerintah pusat mempertimbangkan dana infrastruktur berbasis kompensasi lingkungan, mengingat eksploitasi sumber daya alam di Kalimantan Timur telah menimbulkan dampak ekologis yang cukup besar.
Tak hanya sektor fiskal dan infrastruktur, Mudyat turut mengangkat kondisi sektor perikanan di PPU yang dinilai masih memprihatinkan, meski memiliki potensi besar.
“Potensi nelayan di PPU luar biasa, tetapi kondisinya masih jauh dari layak dengan harga yang sangat murah,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah pusat memberi perhatian lebih melalui program peningkatan kesejahteraan nelayan, termasuk pembangunan pelabuhan perikanan, cold storage, serta sistem pemasaran hasil laut.
Dengan hadirnya Komisi XII DPR RI langsung di Kalimantan Timur, Mudyat menyatakan optimisme bahwa aspirasi daerah akan mendapat atensi yang lebih serius dari pemerintah pusat.
“Kami tidak meminta banyak, hanya ingin keadilan. Karena Kalimantan Timur termasuk Kabupaten PPU sudah memberi banyak kepada negara,” tutupnya.
Penyunting: Robbi Lalat
