JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali membuktikan komitmennya dalam transformasi digital pemerintahan. Dalam ajang Be Award 2025 yang menjadi bagian dari Digital Trust 360 Summit, ATR/BPN dianugerahi penghargaan sebagai “Instansi dengan Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Paling Masif” untuk kategori Sektor Pemerintah Pusat dan BUMN. Penghargaan diserahkan Kamis (20/11/2025) di Gedung Sasono Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.
Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi Kementerian ATR/BPN, Dwi Budi Martono, menjelaskan bahwa pemanfaatan TTE telah menjadi bagian penting dalam percepatan transformasi digital layanan pertanahan, sejalan dengan dukungan penuh BSSN dan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).
“Pemerintah melalui BSSN dan BSRe mendukung transformasi digital pemerintahan. Melihat implementasi Tanda Tangan Elektronik ini sangat vital sehingga semua instansi didorong untuk menggunakan TTE. Kementerian ATR/BPN ini termasuk yang paling masif dalam kebijakan TTE,” ujarnya, Jumat (21/11/2025).
ATR/BPN dinilai konsisten menggunakan TTE pada hampir seluruh proses bisnis internal, mulai dari persuratan, keuangan, hingga layanan berbasis elektronik seperti penerbitan Sertipikat Elektronik.
“Untuk total penggunaan TTE saat ini sudah mencapai 81 juta. Seperti persuratan, semua level dari Eselon 1–3 semua pakai TTE,” ungkap Dwi Budi Martono.
Dalam ajang Be Award, ATR/BPN menerima penghargaan bersama sejumlah instansi lain, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kategori Sektor Pemerintah Provinsi, Universitas dan BUMD; serta Pemerintah Kota Bandung untuk kategori Pemerintah Kabupaten/Kota.
Menurut Dwi, implementasi TTE tidak hanya meningkatkan efisiensi kinerja, tetapi juga keamanan dokumen.
“Secara kerja, bisa sangat fleksibel. Saya tanda tangan di mana pun bisa jika menggunakan TTE. Bahkan parafnya elektronik, real time juga. Sangat aman daripada tanda tangan manual yang rentan dipalsukan,” terangnya.
Ia menjelaskan, ATR/BPN juga terus memperkuat keamanan siber untuk melindungi data dan sistem layanan pertanahan.
“Dalam implementasi transformasi digital ini, kita menerapkan multi factor authentication (MFA), di mana proses ini melibatkan dua atau beberapa langkah untuk mengidentifikasi pengguna. Bahkan kita juga melakukan audit berkala terkait keamanan digital,” jelasnya.
Ke depan, ATR/BPN berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan digital bagi masyarakat.
“Transformasi digital itu ibarat sebuah journey yang tidak ada ujungnya. Masyarakat menuntut itu, ingin dilayani dengan baik melalui layanan-layanan digital kita. Seperti Sentuh Tanahku, masyarakat bisa swaplotting dari aplikasi, mengetahui biaya layanan pertanahan, dan lain-lain,” pungkasnya.
Penulis: (AR/FA)
Penyunting: Robbi Lalat
