SAMARINDA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke ruas jalan Muara Badak–Marang Kayu hingga perbatasan Bontang 2 dan 3. Wakil Ketua Komisi III, M. Reza Fachlevi, mengungkapkan banyak temuan di lapangan yang disampaikan langsung oleh masyarakat.
Salah satu temuan serius adalah dugaan penggunaan air laut atau air asin dalam proses pembangunan jalan. Menurutnya, hal tersebut dapat menurunkan kualitas konstruksi dan mengancam daya tahan infrastruktur.
“Kami akan memanggil kontraktor pelaksana dan pengawas untuk menindaklanjuti hasil temuan kemarin. Kalau memang terbukti ada kecurangan atau permainan, kami akan rekomendasikan perusahaan tersebut di-blacklist atau diminta mengganti rugi sesuai aturan,” tegas Reza saat diwawancarai usai Rapat Paripurna ke-34 di Gedung Utama B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (8/9/2025).
Selain itu, Komisi III juga menyoroti kondisi jalan di Sangatta dan Bengalon yang rusak parah. Reza menyebut pihaknya berencana memanggil PT Kaltim Prima Coal (KPC) terkait tanggung jawab perusahaan terhadap infrastruktur di wilayah tersebut.
Tak hanya soal jalan, Komisi III juga menyinggung persoalan PT Singlurus di Samboja Barat. Menurut Reza, perusahaan tersebut diduga belum maksimal menyelesaikan ganti rugi lahan, dampak lingkungan, hingga masalah akses jalan yang terdampak aktivitas perusahaan.
“Kami sudah minta Dinas ESDM untuk turun langsung mengecek. DPRD hanya bisa memberi rekomendasi, karena kewenangan perizinan dan sanksi ada di pemerintah pusat. Tapi tetap akan kami kawal agar masyarakat mendapatkan keadilan,” lanjutnya.
Lebih jauh, Reza menegaskan bahwa Komisi III akan terus mendorong Dinas PUPR Kaltim memperkuat komitmen dalam pengawasan proyek infrastruktur. Ia juga berharap APBD 2026 yang baru saja disepakati bisa menopang pembangunan jalan di Kaltim, meski ada isu pemotongan dan efisiensi anggaran. (adv)
Pewarta: K. Irul Umam
