PPU – Wacana pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali ramai diperbincangkan di tengah masyarakat. Isu ini merebak setelah pernyataan kontroversial salah satu anggota DPR RI yang dinilai merendahkan masyarakat, ditambah sejumlah kejadian lain seperti aksi joget di ruang sidang yang viral di media sosial.
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Sayyid Hasan, menilai derasnya arus informasi di media sosial membuat isu ini cepat menyebar dan memicu beragam reaksi, mulai dari kritik hingga tindakan anarkis seperti penjarahan rumah anggota DPR RI.
“Di satu sisi, wajar jika masyarakat ingin menyuarakan kritik terhadap lembaga negara, sebab itu bagian dari praktik demokrasi. Namun di sisi lain, isu semacam ini rawan dimanfaatkan pihak tertentu untuk memprovokasi dan menciptakan kegaduhan,” kata Sayyid Hasan di Penajam, Minggu (31/8/2025).
Ia mengingatkan masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Menurutnya, kritik terhadap DPR sah-sah saja, namun harus disalurkan melalui mekanisme yang konstitusional.
“Menyuarakan kritik atau aspirasi itu sah, bahkan penting dalam demokrasi. Tapi semuanya harus disalurkan melalui cara yang konstitusional. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan isu ini untuk memecah belah masyarakat,” tegas Sayyid.
Ia menekankan, bangsa ini memiliki jalur resmi untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap kinerja DPR, baik melalui proses politik, hukum, maupun pemilu. Karena itu, ia mendorong masyarakat agar tidak terjebak dalam provokasi yang justru dapat memecah belah.
Ia juga menyoroti potensi dampak isu nasional hingga ke daerah, termasuk di PPU. Jika masyarakat di daerah ikut terprovokasi, kata dia, gesekan sosial berisiko semakin besar.
“Kita harus ingat, ketenangan dan keamanan daerah adalah tanggung jawab bersama. Jangan sampai karena isu politik nasional, masyarakat di daerah terpecah atau terganggu. Mari kita jaga PPU tetap damai dan harmonis,” ujarnya.
Sayyid juga menegaskan peran media sangat penting dalam menjaga kondusifitas dengan menyajikan informasi yang menyejukkan, bukan justru memperkeruh suasana. Ia berharap media menjadi penyeimbang informasi agar masyarakat mendapat gambaran utuh, bukan hanya potongan narasi provokatif.
Ia pun mengajak masyarakat lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Menurutnya, tidak semua informasi layak dipercaya karena banyak bersifat provokatif bahkan hoaks.
“Indonesia hanya bisa maju jika rakyatnya kompak dan rasional. Jangan biarkan emosi sesaat membuat kita terpecah. Setiap perbedaan pendapat harus kita sikapi dengan kepala dingin,” katanya.
Lebih jauh, ia menilai isu pembubaran DPR semestinya dijadikan refleksi untuk memperbaiki kualitas demokrasi, bukan sebagai alasan menciptakan kegaduhan.
“Mari kita utamakan persatuan dan kebersamaan. Jangan mudah terpancing oleh isu yang bisa merusak keharmonisan masyarakat. Semua ada jalurnya, semua ada aturannya. Yang terpenting, kita tetap bersatu untuk Indonesia yang damai dan maju,” tutupnya.
Penyunting: Robbi Lalat
