PPU – Langkah strategis kembali dilakukan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam memperkuat sumber daya manusia (SDM) sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Bupati PPU, Mudyat Noor secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) di Ruang Rapat Rektorat UNPAR Bandung, Jawa Barat, Senin (9/6/2025).
Kesepakatan bertajuk Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat ini menjadi fondasi kemitraan antara pemerintah daerah dengan salah satu perguruan tinggi swasta unggulan di Indonesia. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Mudyat Noor dan Rektor UNPAR, Tri Basuki Joewono.
Dalam sambutannya, Bupati Mudyat Noor menegaskan pentingnya peningkatan kualitas SDM dalam rangka mendukung pembangunan IKN. Ia menyampaikan apresiasi atas kolaborasi ini dan menekankan bahwa kerja sama dengan UNPAR merupakan langkah nyata dalam menyiapkan generasi muda PPU agar siap bersaing di masa depan.
Menurutnya, seiring dengan pembangunan IKN, Kabupaten PPU harus bersiap, bukan hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga dari sisi SDM-nya. Karena itu, sambung dia, membangun kemitraan dengan institusi pendidikan unggul seperti UNPAR adalah langkah penting.
“Bandung menjadi salah satu rujukan kami karena kita tahu di sinilah tempat orang-orang berilmu, penuh kreativitas, dan punya komitmen terhadap pembangunan bangsa. Terima kasih atas sambutan hangat dari rekan-rekan Unpar, semoga kerja sama ini membawa manfaat besar bagi masyarakat PPU,” ujar Bupati Mudyat Noor.
Rektor UNPAR, Tri Basuki Joewono menyambut baik kerja sama ini dan menyebutnya sebagai bentuk kontribusi nyata perguruan tinggi terhadap pembangunan nasional, khususnya di kawasan timur Indonesia.
“Melalui pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU), kami ingin turut membangun kualitas SDM di Kabupaten Penajam Paser Utara secara berkelanjutan,” ujarnya.
Wakil Rektor UNPAR, Catharina Badra Nawangpalupi menambahkan bahwa UNPAR memiliki akreditasi unggul sebagai jaminan mutu pendidikan. Ia juga menyampaikan bahwa UNPAR akan menyelenggarakan berbagai program strategis, mulai dari matrikulasi, pendidikan sarjana, hingga program magister.
Program matrikulasi akan difokuskan pada peningkatan kemampuan literasi dan numerasi calon mahasiswa, terutama lulusan SMA dan peserta dari Kalimantan Timur yang memenuhi kualifikasi. Program ini direncanakan mulai dibuka pada tahun akademik 2026/2027.
Sementara itu, program magister akan mencakup sebelas program studi dan menyasar aparatur sipil negara (ASN) serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU. UNPAR juga memberikan potongan biaya sebesar 20 persen dari total Uang Kuliah Tunggal (UKT), dengan sistem perkuliahan hybrid yang fleksibel.
MoU ini berlaku selama lima tahun dan mencakup kerja sama menyeluruh di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kedua pihak sepakat untuk memantau dan mengevaluasi implementasi kerja sama ini secara berkala demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten PPU, Nicko Herlambang, menegaskan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten PPU terhadap kerja sama ini. Pemkab PPU, kata dia, sedang menyiapkan program beasiswa bagi putra-putri daerah yang akan menempuh pendidikan di UNPAR.
Beasiswa ini akan disinergikan dengan kebijakan pendidikan gratis dari Pemprov Kaltim. Selain itu, Pemkab juga berkomitmen mendukung infrastruktur, termasuk penyediaan akses jalan dan jaringan listrik ke lokasi kegiatan pendidikan.
Penandatanganan MoU ini menjadi bagian dari upaya Pemkab PPU dalam menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang berkualitas di daerah.
“Saat ini, Kabupaten PPU telah memiliki satu perguruan tinggi, yakni Universitas Gunadarma, dengan jumlah mahasiswa mencapai 700 orang. Dengan masuknya UNPAR, diharapkan PPU semakin siap menjadi pusat pengembangan SDM unggul di kawasan penyangga IKN,” tutup Nicko. (ADV)
Editor: Robbi Lalat
