PPU – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, menghadiri pertemuan dan diskusi yang bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifah Fauzi.
Acara ini berlangsung dalam suasana santai namun penuh makna, dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Dr Rudy Mas’ud, di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Sabtu (10/5/2025).
Dalam sambutannya, Rudy Mas’ud menegaskan pentingnya pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terutama mengingat Kalimantan Timur yang kini menjadi pusat perhatian nasional dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah fondasi utama membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Apalagi dengan hadirnya IKN di Kaltim, program ini menjadi sangat strategis,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Waris memaparkan berbagai upaya konkret yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten PPU. Ia menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak merupakan prioritas lintas sektor.
“Selama 2024, kami menangani 44 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hingga Maret 2025, tercatat 10 kasus. Kami mengoperasikan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang mendampingi korban langsung, sekaligus melakukan sosialisasi ke masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan sekolah-sekolah,” katanya.
Selain itu, Abdul Waris menyampaikan bahwa Pemkab PPU memanfaatkan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) untuk memperkuat peran keluarga dalam pencegahan kekerasan. Di bidang kesetaraan gender, Pemkab telah melakukan sosialisasi dan pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) hingga tingkat desa dan kelurahan sesuai amanat Perda Nomor 2 Tahun 2023.
“Kami juga memfokuskan pemberdayaan perempuan kepala keluarga melalui pendataan dan pelatihan sesuai kebutuhan, agar ekonomi keluarga semakin kuat. Selain itu, kami mendorong pemberdayaan di bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial melalui pelatihan bersama organisasi wanita,” jelasnya.
Pertemuan ini dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, dan dihadiri Ketua DPRD Kaltim, H. Hasanuddin Mas’ud, pejabat Kemen PPPA RI, para bupati/wali kota se-Kaltim, pejabat OPD terkait, serta pegiat perlindungan anak.
Kehadiran Abdul Waris menegaskan komitmen Pemkab PPU untuk terus bergerak maju mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi perempuan dan anak.
Meskipun berbagai program telah berjalan, Waris mengakui tantangan masih ada, seperti belum terbentuknya Kabupaten Layak Anak secara penuh dan keberadaan PATBM, Forum Anak, serta DRPPA di seluruh desa dan kelurahan masih belum merata.
“Kami perlu terus menyadarkan masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan aib, tetapi masalah yang harus diselesaikan bersama secara menyeluruh. Dengan dukungan semua pihak dan sinergi pusat dan daerah, saya yakin perlindungan perempuan dan anak di PPU makin kuat,” pungkasnya. (ADV)
Editor: Robbi Lalat*
