SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan bahwa Program Gratispol, yang menjadi salah satu janji utama Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, tetap berjalan meskipun membutuhkan anggaran besar. Program pendidikan gratis ini diperkirakan menelan biaya hingga Rp 1,58 triliun per tahun, mencakup jenjang SMA hingga perguruan tinggi.
Berdasarkan perhitungan tim pemenangan Rudy-Seno, jumlah tersebut akan digunakan untuk menanggung biaya pendidikan 180.181 siswa SMA/MA, SMK, dan SLB. Rinciannya, 94.471 siswa SMA/MA, 83.110 siswa SMK, dan 2.600 siswa SLB.
Biaya per siswa per tahun diperkirakan sebesar Rp 5 juta untuk SMA/MA, Rp 5,5 juta untuk SMK, dan Rp 7,5 juta untuk SLB. Total kebutuhan anggaran untuk jenjang ini mencapai Rp 948.960.000.000.
Dari jumlah tersebut, pemerintah pusat melalui dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sudah menanggung sekitar Rp 274.7 miliar sehingga Pemprov Kaltim harus menyediakan anggaran sebesar Rp 674 miliar per tahun untuk menutupi kekurangan.
Lebih lanjut, program Gratispol juga mencakup pendidikan tinggi, dari jenjang S1 hingga S3. Untuk mahasiswa S1, yang tersebar di perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS), total jumlah mahasiswa tercatat sebanyak 108.518 orang, dengan rata-rata biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) sekitar Rp 5 juta per semester.
Total anggaran yang dibutuhkan untuk pendidikan gratis S1 diperkirakan mencapai Rp 868.144.000.000 per tahun.
Sementara itu, untuk jenjang S2 dan S3, total mahasiswa S2 berjumlah 2.085 orang, dan mahasiswa S3 sebanyak 310 orang. Biaya rata-rata per semester untuk S2 berkisar antara Rp 6 juta hingga Rp 12,5 juta, sedangkan untuk S3 mencapai sekitar Rp 15 juta per semester.
Total anggaran untuk pendidikan S2 dan S3 diperkirakan mencapai Rp 45.430.000.000 per tahun. Secara keseluruhan, total anggaran untuk seluruh jenjang pendidikan dari SMA hingga S3 mencapai Rp 1,58 triliun per tahun.
Namun, dengan APBD Kaltim 2025 yang diproyeksikan mencapai Rp 21 triliun, program Gratispol yang digagas Rudy-Seno dinilai sangat realistis dan dapat dijalankan.
Sesuai dengan amanat konstitusi pada Pasal 31 ayat (4) dan Pasal 49 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah daerah diharuskan mengalokasikan minimal 20 persen dari total anggaran untuk sektor pendidikan.
Dengan APBD Kaltim yang diperkirakan sebesar Rp 21 triliun, maka 20 persen dari jumlah tersebut adalah Rp 4 triliun, jumlah yang lebih dari cukup untuk menjalankan program Gratispol dengan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 1,58 triliun.
Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji optimis bahwa program pendidikan gratis ini akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Kalimantan Timur yang lebih maju dan berpendidikan tinggi, sejalan dengan visi mereka untuk menciptakan “Generasi Emas 2045.”
Pewarta : Hanafi
Editor : Nicha R
