PENAJAM – Peristiwa kecelakaan bus atlet kontingan Penajam Paser Utara (PPU) menjadi titik balik Pemkab PPU untuk melakukan evaluasi dalam pengelolaan sektor keolahragaan daerah. Pemkab PPU akan melakukan pembenahan menyeluruh dalam hal kebijakan dan dukungan terhadap lembaga yang mengurusinya.
Meninggalnya Odi Sanjaya Putra,
salah satu korban kecelakaan bus kontingen PPU saat akan berlaga di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim 2022 di Berau,
tentu menjadi duka mendalam untuk semua pihak. Walau begitu, harus ada evaluasi yang dilakukan agar kejadian ini tidak terulang di kemudian hari.
Plt Bupati PPU, Hamdam Pongrewa mengungkapkan keprihatinannya atas kejadian ini. Ia juga sempat menjenguk langsung para korban yang tengah menjalani perawatan di RSUD dr Jusuf SK di Tarakan Kalimantan Utara (Kaltara), Rabu (23/11/2022). Pada Kamis (24/11/2022), Hamdam ikut mengantarkan kepulangan hingga penguburan Odi.
“Semoga kita semua tetap tabah, khususnya untuk keluarga yang ditinggalkan. Kita berharap semua dapat memahami dan menerima, sabar dalam menerima takdir ini,” ungkapnya.
Belajar dari kejadian ini, Hamdam akan menelisik beberapa hal dalam persiapan atlet saat akan mengikuti sebuah ajang. Menurutnya sampai saat ini, ada beberapa hal yang perlu dibenahi.
“Seharusnya, keberangkatan mereka (atlet) bisa dipersiapkan dengan baik. Nanti tentu akan kita evaluasi, kenapa bisa terjadi persoalan ini,” ujarnya.
Seperti halnya dalam persiapan keberangkatan atlet PPU saat perhelatan Porprov ke-VII ini. Ia ingin mengetahui pertimbangan apa yang membuat keputusan keberangkatan atlet menuju Berau, memilih menggunakan jalur darat ketimbang jalur udara.
“Termasuk pemilihan melalui jalur darat, dengan kendaraan yang seperti itu. Itu juga menjadi bagian yang akan dievaluasi,” tegas Hamdam.
Terpisah, Ketua Komisi II DPRD PPU, Wakidi mengungkapkan, sejatinya Pemkab PPU sudah harus lebih perhatian dengan sektor olahraga. Pasalnya, ada banyak hal yang seharusnya perlu dibenahi, dari mulai soal pembinaan atlet.
“Kami sebenarnya juga tidak diam soal itu. Sebenarnya sudah berkali-kali kita selalu mengingatkan hal ini,” ucapnya.
Seperti halnya saat ini terkait urusan keolahragaan banyak dikerjakan oleh Pemkab PPU melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DIsdikpora) PPU. Tentu hal ini mebuat peran lembaga olahraga seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) PPU tidak dapat berbuat banyak.
“Kalau program pembinaan ada di Disdikpora, tapi urusan profesional harusnya tetap ada di KONI. Kan akhirnya sulit kalau KONI mau buat kegiatan, harus mengajukan dulu ke pemerintah,” ungkapnya.
Terlepas dari itu semua, lanjut Wakidi, yang terpenting sekarang perlu ada pembenahan di setiap sisi. Baik itu dari sisi pemerintahan daerah, termasuk KONI PPU.
“Ya yang terpenting harus dibenahi semuanya lah, kita tidak hanya asal menuntut. Kami tentu juga siap untuk memberikan dukungannya.
Dalam hal ini, KONI PPU diminta melakukan evaluasi, semisal stuktur organisasi lebih ramping dan efisian serta membuat program yang jelas. Kemudian Pemkab PPU juga diminta memerikan dukungan lewat kebijakan yang tidak setengah hati.
Seperti kebijakan dalam memberikan porsi anggaran yang mampu untuk mengakomodasi semua kegiatan pembinaan olahraga. “KONI dan pemerintah perlu memperbaiki kinerjanya. Harus mulai sama-sama care. Kalau tidak dimulai, ya sayang potensi atletnya,” pungkas Wakidi. (sbk)
