NUSANTARA — Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memulai pelatihan petugas Pendataan Penduduk IKN. Kegiatan bertajuk Kick Off Pelatihan Petugas Pendataan Penduduk IKN ini digelar di Gedung Serba Guna, Kantor Kemenko 3, Plaza Seremoni, pada Kamis (19/6/2025).
Pelatihan ini menjadi langkah awal dalam menyiapkan pendataan menyeluruh bagi seluruh penduduk di wilayah delienasi IKN, yang akan menjadi dasar bagi berbagai kebijakan pembangunan berbasis data akurat.
Sebanyak 802 peserta mengikuti pelatihan ini, terdiri dari mahasiswa, pegawai BPS Provinsi Kalimantan Timur, BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, dan BPS Kutai Kartanegara. Pelatihan dibagi dalam dua gelombang: 388 peserta pada gelombang pertama dan 414 peserta pada gelombang kedua.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menekankan pentingnya integritas dan ketepatan dalam proses pendataan.
“Kita belum punya data dasar di wilayah delienasi IKN. Sekarang kita akan mendata semua penduduk, bukan mengambil sampel. Ini adalah data dasar betul. Petugas harus punya semangat dan integritas. Tidak menggunakan persepsi apalagi interpolasi, ekstrapolasi. Semua data harus dicatat apa adanya. Jika datanya keliru, maka kebijakannya akan keliru,” tegas Basuki.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti juga menyampaikan bahwa pendataan ini akan menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan IKN.
“Ini adalah data dasar pertama yang akan mencakup populasi penduduk dan karakteristik demografi warga di wilayah delienasi IKN. Maka ini akan menjadi akar bagi sejarah penting Ibu Kota Nusantara,” ucap Amalia.
Ia juga menambahkan:
“Saya titip dengan sangat memohon kepada bapak ibu petugas agar bisa menjaga akurasi, objektivitas, dan konsistensi selama proses wawancara atau observasi di lapangan. Kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh, utamakan kualitas data—bukan hanya kecepatan—tetapi pastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah data yang akurat.”
Kepala BPS Kalimantan Timur Yusniar Juliana menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan menyamakan pemahaman para petugas mengenai standar operasional dan konsep pendataan.
“Tujuan dari pelatihan ini adalah agar seluruh petugas pendataan memahami standar operasional prosedur (SOP), konsep dan definisi, serta tata cara pengisian instrumen. Harapannya, semua petugas siap melakukan pengumpulan dan pemeriksaan data di lapangan dengan akurat dan seragam,” jelas Yusniar.
Sementara itu, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin menekankan pentingnya pembangunan sistem data kependudukan yang terbarukan secara real time.
Ia menambahkan bahwa sistem semacam ini krusial dalam mendukung tata kelola pemerintahan modern dan responsif berbasis data aktual.
“Setelah data dasar atau primer terpenuhi, khususnya kependudukan, maka ke depan kita harus punya tool untuk update kependudukan yang real time—baik data kelahiran, kematian, maupun mutasi penduduk,” katanya.
Penulis: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara
Penyunting: Robbi Lalat
