SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan bahwa DPRD bersama pihak terkait telah mencapai kesepakatan penting terkait penanganan dampak longsor di kilometer 28 Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Longsor yang terjadi sejak Januari hingga Mei 2025 tersebut menyebabkan sedikitnya 22 rumah warga hancur dan tidak lagi layak huni, memaksa warga mengungsi ke rumah kerabat.
“Meski Dinas ESDM menyatakan longsor ini sebagai bencana alam, masyarakat meyakini ada kaitan dengan aktivitas tambang PT BSSR. DPRD hadir untuk memastikan kebenaran dan menyalurkan keadilan,” tegas Reza usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPRD Kaltim.
Dalam RDP tersebut, hadir perwakilan aliansi masyarakat Dusun Tani Jaya Bersatu, Dinas ESDM Kaltim, dan pihak PT Baramulti Suksessarana (BSSR). Komisi III DPRD Kaltim memfasilitasi pertemuan untuk mencari solusi atas konflik penyebab longsor dan upaya relokasi warga terdampak.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD Kaltim membentuk tim independen yang akan melakukan investigasi langsung ke lapangan. Tim ini akan melibatkan Dinas ESDM, BPJN, perwakilan masyarakat, serta media massa untuk memastikan transparansi.
“Kami akan agendakan kunjungan langsung dan media akan kami undang agar proses ini berjalan terbuka dan objektif,” kata Reza.
Pihak PT BSSR, dalam pertemuan tersebut, menyatakan kesediaan menyediakan lahan seluas 0,5 hektare bagi warga terdampak. Mereka juga menyatakan siap memberikan ganti rugi rumah, jika terbukti longsor disebabkan oleh aktivitas tambang.
Reza juga mengapresiasi respons cepat dari Pemkab Kukar yang tengah menyusun rencana relokasi warga. Ia menyebut bahwa bantuan awal dari BPBD dan dinas terkait kemungkinan sudah mulai disalurkan.
Tak hanya rumah warga, longsor juga berdampak pada fasilitas umum seperti rumah ibadah. Reza berharap baik pemerintah maupun pihak perusahaan memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan sosial dan spiritual masyarakat.
“Perbedaan pandangan antara masyarakat dan hasil kajian geologi membuat kami perlu turun langsung. Ini penting agar solusi yang diambil adil dan berbasis data lapangan,” jelas legislator asal Kutai Kartanegara ini.
Sebagai penutup, Reza menyampaikan bahwa koordinasi akan terus diperkuat antara pemerintah desa, Pemkab Kukar, dan PT BSSR agar lahan dan dana pembangunan rumah segera terealisasi. (adv)
Editor: Agus S
