NUSANTARA — Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi salah satu andalan pembiayaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Untuk mendukung percepatan proyek-proyek KPBU, Otorita IKN membuka lelang jasa konsultasi pendampingan nonkonstruksi. Tender ini tercatat dalam sistem LPSE Kementerian PUPR dengan nama resmi “Jasa Konsultan Pendamping Percepatan Pelaksanaan Proyek KPBU” di lingkungan Direktorat Pembiayaan, Kedeputian Pendanaan dan Investasi OIKN.
Proses pengiriman dokumen kualifikasi berlangsung mulai 2 hingga 10 Juni 2025. Pemenang tender akan diumumkan pada 18 Juli 2025. Nilai pagu paket mencapai Rp1.907.350.000, dan diikuti oleh 36 peserta.
Konsultan terpilih nantinya akan menyusun analisis, memberikan rekomendasi kebijakan, serta mendukung upaya penyelesaian hambatan (debottlenecking) dalam pelaksanaan proyek KPBU. Termasuk membantu monitoring dan evaluasi proyek secara menyeluruh.
Sejauh ini, KPBU telah diterapkan untuk pembangunan infrastruktur strategis di IKN. Salah satunya adalah proyek jalan dan Multi Utility Tunnel (MUT), yang menjadi jalur penting kawasan investasi. Setidaknya sembilan badan usaha potensial telah terlibat, termasuk PT Nindya Karya, Sumber Mitra Jaya, Hutama Karya, Brantas Abipraya, Adhi, serta perusahaan asing seperti China Harbour Engineering, CREC, dan IJM Corporation Malaysia. Nilai total investasi yang dikucurkan mencapai Rp70 triliun.
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur dasar sangat penting agar para investor bisa segera mulai membangun.
“Tujuannya agar saat investor masuk, mereka tidak lagi terganggu dengan pekerjaan dasar. Saya siap laksanakan apa pun yang diperintahkan demi mempercepat layanan kepada investor,” ujar Basuki.
Saat malam puncak Nusantara Cultural Festival (NCF) pada Minggu (1/6/2025), dalam sambutan yang dibacakan Deputi Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Alimuddin, Basuki juga menyampaikan arahan Presiden RI Prabowo Subianto bahwa IKN ditargetkan menjadi Ibu Kota Politik pada 2028. Maka dari itu, percepatan infrastruktur tidak bisa ditunda.
MUT yang dibangun di IKN memiliki lebar 4,2 meter dan tinggi sekitar 2,6–2,7 meter. Sistem ini akan menempatkan seluruh jaringan utilitas seperti kabel dan pipa di bawah tanah, mengurangi gangguan lalu lintas, serta mendukung tata kota yang rapi, aman, dan estetis.
Selain sektor infrastruktur, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN menyebut bahwa KPBU akan diperluas ke sektor lain, termasuk energi terbarukan, pengelolaan air, limbah, hingga hunian. Total terdapat 12 sektor prioritas KPBU, di antaranya: perumahan, perkantoran, universitas, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan kawasan industri.
Salah satu contoh proyek yang telah terealisasi adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 50 megawatt yang dibangun melalui kerja sama antara PT PLN (Persero) dan Sembcorp Singapura. Proyek ini kini sudah beroperasi dan menjadi tonggak awal penggunaan energi bersih di IKN.
Penulis: Riski
Editor: Agus S
