spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

DPRD PPU Gelar Paripurna, Bahas Sinergi Visi-Misi Bupati untuk Pembangunan Daerah

PPU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Rapat Paripurna bersama Pemerintah Kabupaten PPU di Gedung Paripurna, Rabu (5/3/2025). Rapat ini bertujuan untuk memaparkan visi-misi yang telah disusun oleh pemerintah daerah guna meningkatkan sinergi antara eksekutif dan legislatif.

Bupati PPU, Mudyat Noor, dalam kesempatan tersebut menyampaikan harapannya agar hubungan antara legislatif dan eksekutif dapat terus diperkuat. Kolaborasi yang baik diharapkan dapat memajukan PPU ke arah yang lebih baik.

“Sehingga kita bisa bersama-sama berkolaborasi untuk kemudian bisa membangun PPU ini menjadi jauh lebih baik ke depannya,” jelasnya, Rabu (05/03/2025).

Mudyat mengatakan terdapat 9 program unggulan yang harus dikolaborasikan DPRD dalam waktu dekat. Terlebih dalam waktu dekat sedang pihaknya sedang merampungkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

“Kita sih pengennya pendidikan, dulu kesehatan, dulu kan itu yang paling utama dengan ketahanan pangan, termasuk program beasiswa,” jelasnya.

Sejalan dengan itu, Ketua DPRD PPU, Raup Muin, juga menambahkan rapat paripurna ini penting untuk menyesuaikan visi-misi yang telah dijanjikan kepada masyarakat selama kampanye seperti sektor kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum, dengan kondisi lapangan yang ada.

Baca Juga:   Sidang Perdana Pelanggaran Netralitas ASN di PPU, KPU dan Saksi Ahli Dihadirkan

Raup menegaskan pentingnya konsistensi dalam mewujudkan janji-janji kampanye Bupati.

“Jadi apa yang dia sudah sampaikan di masyarakat pada masa kampanye, ya itu. Harus konsisten. Jadi kita tidak dianggap bahwa hanya sekedar lip service untuk menjadikan seseorang jadi bupati gitu,” tambahnya.

Terlebih, Raup mengatakan Bupati yang naik didukung oleh Partai Gerindra dan kebetulan Ketua DPRD PPU juga Gerindra. Ditambah, Presiden RI, Prabowo Subianto juga berasal dari Partai Gerindra. Sehingga harus bersinergi dari daerah hingga pemerintah pusat.

“Iya. Jadi memang kita lihat, kan ini kan harus penyesuaian di lapangan. Ada kadang tidak kesesuaian antara visi misi itu dengan kondisi di lapangan. Nah ini juga harus butuh waktu. Jadi kalau ada skala prioritas, ya semua skala prioritas,” terangnya.

Ia memahami setiap daerah perlakuannya berbeda, baik di Penajam, Babulu, Waru, Sepaku, bahkan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia akan mendorong hal-hal yang menyangkut visi-misi terkait fasilitas dasar.

“Misal, di rumah sakit, terus masalah PDAM air, masalah pendidikan juga. Masalah pemekaran daerah itu juga. Kemarin sudah kami lakukan rapat kerja. Nah kami undang. Rapat kerja di internal DPR kami undang. Menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang belum terselesaikan pasca bupati sebelumnya. Supaya sinergi dengan visi-misi,” tutupnya.

Baca Juga:   Pengadaan Lahan Bandara VVIP IKN Berlanjut, Reforma Agraria PPU Proses Pergantian ke 35 Warga

Penulis: Nelly Agustina
Editor: Nicha R

⚠️ Peringatan Plagiarisme

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

BERITA POPULER