spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Pemkab PPU Klarifikasi PHK Tenaga Honorer, Ainie : Semua Sudah Diperhitungkan

PENAJAM PASER UTARA – Kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) sejumlah tenaga honorer di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Salah satunya, fenomena ini terjadi di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) PPU, yang mengakibatkan 241 tenaga honorer dipecat.

Menanggapi hal tersebut, Asisten III Pemkab PPU, Ainie, yang ditemui usai audiensi dengan perwakilan tenaga honorer yang menggelar aksi demo di Gedung DPRD PPU pada Senin (03/02/2025), menjelaskan keputusan PHK tersebut telah dilakukan dan tidak dapat dipastikan apakah tenaga honorer tersebut akan dipekerjakan kembali atau tidak.

“Ya, yang kemarin seperti dinas pendidikan ya, itu yang sudah terlanjur dilakukan. Saya tidak bisa mengatakan itu dapat dikembalikan atau itu tidak bisa mengatakan itu dulu ya. Karena dalam benak kita itu bagaimana caranya supaya mereka tetap bekerja,” ungkapnya.

Ainie juga memberikan penjelasan terkait proses perencanaan perekrutan tenaga honorer, yang menurutnya telah diperhitungkan sejak awal. Meski demikian, hasil perhitungan anggaran hanya memungkinkan untuk mengakomodasi sekitar 600 orang tenaga honorer dari anggaran APBD.

Baca Juga:   Presiden Joko Widodo Resmikan Mayapada Hospital Nusantara di IKN

“Sudah dihitung. Makanya dari sekian ribu itu hanya bisa mengakomodir 600 sekian orang dari APBD itu,” terangnya.

Terkait mengapa tenaga honorer diterima meski dengan keterbatasan anggaran, Ainie menekankan pihaknya tidak dapat menyalahkan keputusan penerimaan tenaga honorer. Ia juga menyadari bahwa setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memerlukan tenaga kerja, dan kesempatan bekerja untuk masyarakat pun sangat dibutuhkan.

“Kita juga nggak bisa menyalahkan karena kita tidak bisa menutup mata. OPD juga perlu tenaga. Anak-anak kita juga perlu, ya kan, kesempatan bekerja,” tambahnya.

Saat ditanya mengenai sinkronisasi anggaran dan perencanaan tenaga honorer, Ainie menjelaskan kebutuhan tersebut telah diperhitungkan. Namun, menurutnya, keputusan akhir terkait nasib tenaga honorer lebih tepat disampaikan oleh OPD yang bersangkutan.

“Terkait nasib tenaga honorer, ya, ini lagi dalam pembicaraan sudah pertemuan dua kali. Jadi nanti kita akan coba rumuskan kembali seperti apa,” tandasnya.

Penulis: Nelly Agustina
Editor: Nicha R

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

BERITA POPULER