PPU – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Zainal Arifin, memimpin rapat technical meeting bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU pada Rabu (18/12/2024). Agenda ini membahas berbagai isu strategis, seperti inflasi, stunting, pengangguran, kemiskinan ekstrem, layanan publik, hingga penyerapan anggaran.
Beberapa program unggulan yang dibahas mencakup penghijauan di 54 desa/kelurahan, konversi kendaraan berbahan bakar fosil menjadi listrik, studi konservasi rusa sambar, taman hutan kota, hingga program ekonomi sirkular berbasis sampah. Dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga ditekankan melalui pengelolaan water security.
“Rapat ini menjadi momentum untuk mengintegrasikan kebijakan strategis demi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten PPU,” terang Zainal.
Masalah inflasi menjadi salah satu pokok bahasan, terutama terkait komoditas penyumbang inflasi seperti bawang merah, bawang putih, tomat, ikan bandeng, dan kangkung. Zainal menegaskan penerapan strategi 4K, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, sebagai solusi pengendalian inflasi di PPU.
Dalam upaya menurunkan angka stunting, Pemkab PPU menggalakkan program pemberian makanan tambahan (PMT), asupan gizi untuk ibu hamil, pemberian tablet tambah darah, serta pendampingan dokter spesialis. Selain itu, pemenuhan air minum layak dan sanitasi di desa/kelurahan menjadi prioritas.
Jumlah layanan publik di PPU mencapai 1.333 layanan yang tersebar di OPD, kelurahan, dan UPT, semuanya telah memiliki SOP. Zainal juga meminta Disnaker untuk terus memperbarui data pengangguran guna menyajikan informasi akurat.
“Kepala Disnaker harus memastikan data terbaru terkait pengangguran, termasuk dokumentasi penempatan tenaga kerja dan pelatihan berbasis kompetensi,” tegas Zainal.
Zainal juga menggarisbawahi kebutuhan tenaga kesehatan yang masih terbatas. Ia mendorong Dinas Kesehatan untuk bekerja sama dengan universitas, merekrut tenaga kontrak, dan meningkatkan fasilitas pendukung bagi dokter dan dokter spesialis.
Selain itu, ia menyoroti serapan anggaran enam OPD yang masih di bawah 70%. Zainal meminta Inspektorat, BKAD, Bapelitbang, dan Bagian Pembangunan untuk menganalisis kendala dan mempercepat realisasi anggaran di sisa waktu tahun ini.
“Analisis kendala dan strategi percepatan sangat penting. Pelaporan progres harus dilakukan secara berkala kepada pimpinan daerah,” tutupnya. (*SBK)
